PALANGKA RAYA- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menetapkan 5 misi pembangunan sebagai arah kebijakan daerah periode 2025-2030, meski saat ini masih ada efisiensi anggaran.
Misi tersebut menjadi pedoman dalam mewujudkan visi pembangunan daerah sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Maju 2045.
Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran menjelaskan, lima misi tersebut meliputi peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal, peningkatan pendidikan untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai kaidah Belom Bahadat, pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan, menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, serta pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah.
"Seluruh program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat kemajuan Kalimantan Tengah secara berkelanjutan," ujarnya, Rabu (10/6/2026).
Pada sektor ekonomi, pemerintah menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal. Strategi tersebut diharapkan mampu memperkuat perekonomian daerah sekaligus menciptakan nilai tambah dari berbagai potensi yang dimiliki Kalteng.
Di bidang pendidikan, pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang inklusif dan beretika sesuai nilai-nilai Belom Bahadat. Salah satu program unggulan yang telah berjalan adalah Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Gubernur juga menyebut Program Sekolah Rakyat saat ini telah berjalan di empat wilayah strategis, yakni Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Kotawaringin Timur.
Program tersebut disebut sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan akses pendidikan yang setara dan berkualitas bagi seluruh anak di Kalteng, terutama bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi.
Sementara itu, pada sektor infrastruktur, pemerintah daerah menargetkan pembangunan yang merata dan berkeadilan guna meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan.
Sejumlah ruas strategis yang menjadi perhatian antara lain Jalan Bukit Liti-Bawan, akses Palangka Raya-Kuala Kurun, Jalan Lingkar Luar Selatan Sampit, hingga ruas Simpang Pundu-Tumbang Samba.
Berdasarkan data yang dipaparkan Pemprov Kalteng, kondisi jalan provinsi dalam kategori mantap telah mencapai sekitar 87 persen dari total panjang jalan provinsi sepanjang 1.275,60 kilometer. Sementara kondisi jalan nasional mantap mencapai 82,30 persen dari total panjang jalan nasional sepanjang 2.094,29 kilometer.
Selain infrastruktur dan pendidikan, peningkatan kualitas layanan kesehatan juga menjadi salah satu prioritas pembangunan. Pemerintah daerah berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Di sisi lain, Agustiar menegaskan pembangunan daerah juga harus tetap berpijak pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Karena itu, pemberdayaan budaya daerah menjadi bagian dari misi pembangunan yang diharapkan mampu menjaga identitas Kalteng di tengah arus modernisasi sekaligus mendukung terwujudnya Visi Indonesia Maju 2045.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia, pemerataan pelayanan dasar, serta kemampuan daerah mempertahankan nilai budaya yang dimiliki.(*)
Editor : Ayu Oktaviana