PALANGKA RAYA – Program Sekolah Rakyat gagasan Presiden Republik Indonesia mulai berjalan di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Pemerintah Provinsi Kalteng menegaskan komitmennya untuk menyukseskan program tersebut melalui kolaborasi lintas pemerintah hingga rencana pembangunan Sekolah Rakyat tingkat provinsi dengan kapasitas mencapai 3.000 siswa.
Baca Juga: Wali Kota Palangka Raya Membuka MPLS Sekolah Rakyat, Tekankan Pembangunan Karakter
Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Reza Prabowo, mengatakan saat ini terdapat empat calon lokasi Sekolah Rakyat di Bumi Tambun Bungai. Dua di antaranya telah memulai MPLS Ramah, yakni di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.
"Saat ini ada empat calon Sekolah Rakyat di Kalimantan Tengah. Hari ini yang sudah melaksanakan MPLS Ramah ada di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya. Selanjutnya akan menyusul di Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Kotawaringin Timur," ujarnya, Selasa (14/7/2026).
Menurut Reza, pelaksanaan MPLS Ramah menjadi langkah awal sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Program tersebut sekaligus menjadi bentuk kesiapan daerah dalam mendukung salah satu program prioritas Presiden RI di bidang pendidikan.
Ia mengungkapkan, Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran terus mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar bekerja sama menyukseskan program tersebut.
"Pak Gubernur selalu menekankan bahwa keberhasilan program Presiden tidak bisa dikerjakan sendiri. Harus ada kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta seluruh pihak terkait agar pelaksanaannya di Kalteng berjalan dengan baik," katanya.
Tak hanya mendukung empat sekolah yang tengah dipersiapkan pemerintah kabupaten dan kota, Pemprov Kalteng juga telah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat yang akan dikelola langsung oleh pemerintah provinsi.
Baca Juga: MPLS SMAN 1 Seribu Riam 2026/2027: Menyambut Wajah Baru Dengan Senyuman Bukan Teriakan
Reza menjelaskan, usulan tersebut telah dibahas langsung oleh Gubernur bersama Menteri Sosial saat kunjungan kerja ke Kalteng beberapa waktu lalu.
"Pak Gubernur sudah melakukan audiensi dengan Bapak Menteri Sosial. Bahkan beliau datang langsung dan sudah mendiskusikan rencana Sekolah Rakyat tingkat provinsi. Saat ini tinggal menunggu proses selanjutnya," jelasnya.
Berbeda dengan sekolah yang dikelola pemerintah kabupaten dan kota, Sekolah Rakyat tingkat provinsi nantinya dirancang memiliki daya tampung jauh lebih besar.
"Kalau sekolah yang dikelola kabupaten dan kota kapasitasnya sekitar 1.080 siswa, maka yang dikelola provinsi direncanakan mampu menampung sekitar 3.000 siswa," ungkap Reza.
Baca Juga: SD Islam Darussalam Palangka Raya Sambut 64 Murid Baru Dengan Lawang Sakepeng pada Hari Pertama MPLS
Seluruh biaya pendidikan di Sekolah Rakyat tersebut dipastikan ditanggung pemerintah melalui program Presiden, sehingga peserta didik dapat mengakses pendidikan secara gratis.
Meski demikian, Reza mengatakan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tingkat provinsi masih dalam tahap kajian sehingga belum dapat diumumkan kepada publik.
Ia menegaskan, penentuan lokasi tidak dilakukan secara sembarangan. Pemerintah harus memastikan kondisi lahan benar-benar layak untuk pembangunan, mengingat karakteristik wilayah Kalimantan Tengah yang sebagian besar merupakan lahan gambut.
"Kami harus memastikan dulu aspek kelayakan lahannya. Tidak bisa hanya ada lahan lalu langsung dibangun. Kondisi gambut, struktur tanah, hingga aspek keamanan bangunan harus dikaji secara mendalam agar nantinya sekolah benar-benar kokoh, aman, dan nyaman bagi anak-anak Kalimantan Tengah," pungkasnya.(*)
Editor : Ayu Oktaviana