PALANGKA RAYA – Meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai memicu kabut asap di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah menjadi perhatian serius DPRD Kalteng.
Kondisi tersebut dinilai harus segera direspons dengan langkah cepat dan terukur agar kebakaran tidak semakin meluas serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan.
Untuk mendukung upaya penanganan, DPRD memastikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp70 miliar yang telah disiapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah siap dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan dalam penanggulangan karhutla.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Tomy Irawan Diran, mengatakan keberadaan anggaran BTT memang diperuntukkan bagi kondisi darurat, termasuk bencana kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahun menjadi ancaman di Kalimantan Tengah.
"Pastinya bisa ya, untuk BTT kalau tidak salah tahun ini ada anggaran sekitar Rp70 miliar. Pasti bisa digunakan, karena ini kan bencana alam juga termasuknya, dan persiapan ke sana pasti sudah dipersiapkan dari pihak-pihak yang berwenang," ujarnya, Senin (27/7/2026).
Tomy lun mewanti-wanti agar anggaran tersebut harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung seluruh kebutuhan penanganan di lapangan.
Tidak hanya untuk operasi pemadaman api, tetapi juga penyediaan logistik bagi petugas, dukungan operasional, perlengkapan pemadaman, hingga penanganan dampak kabut asap terhadap masyarakat.
Baca Juga: Hadapi Karhutla, Pemko Palangka Raya Siapkan Anggaran BTT Jika Status Penanganan Naik
Ia menilai, kecepatan dalam penggunaan anggaran menjadi faktor penting agar setiap titik api yang mulai bermunculan dapat segera dikendalikan sebelum berkembang menjadi kebakaran dalam skala yang lebih besar. Keterlambatan penanganan hanya akan memperluas area terdampak dan meningkatkan biaya penanggulangan.
Tomy mengaku cukup terkejut dengan perubahan kondisi kualitas udara yang terjadi dalam waktu singkat. Menurutnya, kabut asap yang sebelumnya belum terlihat signifikan mendadak menjadi pekat akibat meningkatnya aktivitas kebakaran di sejumlah kawasan.
"Saya juga kaget, kemarin baik-baik saja, ternyata hari ini tiba-tiba kabut asapnya semakin tebal. Saya dapat informasi memang ada kebakaran besar di daerah Tumbang Nusa, jadi harus direspons cepat," katanya.
Ia menegaskan bahwa penanganan pada fase awal merupakan langkah paling efektif untuk mencegah api meluas ke kawasan hutan maupun lahan lainnya.
Oleh sebab itu, seluruh sumber daya yang dimiliki pemerintah harus segera digerakkan ketika muncul titik-titik kebakaran yang berpotensi membesar.
Menurutnya, apabila kondisi di lapangan menyulitkan petugas menjangkau lokasi kebakaran melalui jalur darat, maka penggunaan sarana pemadaman udara harus segera dipertimbangkan.
"Water bombing itu pasti harus segera. Penanganan dini lah yang harus dilakukan," tegasnya.
Tomy menjelaskan, langkah cepat tidak hanya bertujuan memadamkan api, tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi, transportasi, hingga proses belajar mengajar apabila kondisi terus memburuk.
Ia juga mendorong agar koordinasi lintas sektor terus diperkuat, melibatkan pemerintah daerah, BPBD, Manggala Agni, TNI-Polri, relawan, hingga perusahaan yang berada di sekitar wilayah rawan kebakaran. Sinergi seluruh pihak dinilai menjadi kunci agar penanganan karhutla berjalan lebih efektif.
"Kami berharap seluruh instansi terkait bergerak cepat memanfaatkan anggaran yang sudah tersedia. Penanganan sejak dini jauh lebih efektif dibandingkan menunggu kebakaran semakin meluas. Yang paling penting adalah keselamatan masyarakat, menjaga kualitas udara tetap baik, serta mencegah karhutla meluas ke wilayah lain," pungkasnya.(*)
Editor : Agus Pramono