PALANGKA RAYA-Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr Suharyanto SSos MM menyatakan bergerak cepat menindaklanjuti perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah.
Jajaran kementerian dan lembaga datang ke daerah untuk memastikan upaya penanganan di lapangan berjalan optimal, dengan BNPB diamanatkan memegang komando saat kondisi siaga dan tanggap darurat.
Hal tersebut disampaikan Suharyanto usai memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla di Palangka Raya bersama Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, Kapolda Kalteng, serta perwakilan Kemenko Polkam, Kamis (30/7/2026).
“Malam ini saya bersama Gubernur Kalteng, Kapolda, dan Kemenko Polkam baru saja selesai melaksanakan laporan koordinasi penanganan karhutla. Ini merupakan perintah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang dua hari lalu sudah memimpin langsung rapat terbatas,” ujar Suharyanto kepada awak media.
Suharyanto mengungkapkan, berdasarkan prediksi BMKG, puncak fenomena El Nino tahun 2026 diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Kondisi ini memicu peningkatan risiko karhutla secara signifikan di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Saat ini, luas lahan terbakar di Kalimantan Tengah tercatat telah mencapai sekitar 3.069 hektare. Untuk menekan meluasnya kebakaran, Satgas Darat di bawah koordinasi Pangdam dan Kapolda telah tergelar di seluruh kabupaten/kota se-Kalteng.
“BMKG memprediksi tahun 2026 ini terjadi fenomena El Nino yang puncaknya ada di Agustus dan September. Saat ini di Kalteng sudah ada sekitar 3.069 hektare lahan yang terbakar, sehingga upaya penanganan dan mitigasi harus makin dimaksimalkan,” tegas Suharyanto.
Baca Juga: Polri Intensifkan Penanganan Karhutla di Kalteng, Lahan Gambut di Palangka Raya Masih Berasap
Suharyanto menambahkan, Provinsi Kalteng menjadi salah satu prioritas utama penanganan karhutla nasional karena karakteristik wilayahnya yang didominasi tanah gambut yang tergolong sulit dipadamkan jika sudah terbakar.
Menanggapi permintaan Pemerintah Provinsi Kalteng, BNPB menyanggupi penambahan armada helikopter pengebom air (water bombing/WB) secara bertahap dari 3 unit menjadi 7 unit guna mengoptimalkan pemadaman udara.
“Yang sekarang ada untuk WB ada 3 pesawat. Tadi Pak Gubernur memintanya dan saya menyanggupi secara bertahap permintaan beliau ada 7 unit. Minggu ini akan masuk 1 unit WB tambahan, didampingi 2 helikopter patroli dan helikopter Operasi Modifikasi Cuaca (OMC),” ungkap Kepala BNPB.
Selain memperkuat armada udara, BNPB memprioritaskan pemaksimalan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) mumpung potensi pertumbuhan awan hujan masih tersedia di wilayah Kalimantan Tengah sebelum memasuki puncak kemarau ekstrem.
“Selagi masih ada pertumbuhan awan hujan di Kalimantan Tengah, kita sepakat untuk memaksimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Provinsi Kalteng menjadi salah satu prioritas utama karena didominasi lahan gambut yang memang sangat sulit untuk dipadamkan,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran mengapresiasi dukungan penuh dari BNPB dan pemerintah pusat. Pemprov Kalteng sendiri telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla yang berlaku hingga 31 Oktober 2026.
Di sisi lain, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib, S.STP., M.Si., menegaskan kesiapan jajarannya bersama seluruh unsur Satgas Penanganan Karhutla untuk menindaklanjuti seluruh arahan dari Kepala BNPB dan Gubernur Kalteng.
Ahmad Toyib menyampaikan bahwa BPB-PK Kalteng akan terus meningkatkan kesiapsiagaan melalui patroli terpadu, penguatan Pos Lapangan Pengendalian Karhutla, deteksi dini hotspot, serta respons cepat terhadap setiap kejadian kebakaran di lapangan.
“Kami akan terus mengoptimalkan sinergi bersama TNI, Polri, BPBD kabupaten/kota, Manggala Agni, relawan, dunia usaha, dan masyarakat. Pencegahan merupakan langkah paling efektif untuk menekan luas kebakaran,” tegas Ahmad Toyib.(*)
Editor : Agus Pramono