PALANGKA RAYA-Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi tantangan serius bagi Kalimantan Tengah (Kalteng). Hingga akhir Juli 2026, luas lahan yang terbakar tercatat mencapai 3.068 hektare.
Angka tersebut menjadi perhatian Anggota DPD RI sekaligus Gubernur Kalteng periode 2005–2015, Agustin Teras Narang.
Baca Juga: Empat Kecamatan di Kota Palangka Raya Masuk Zona Rawan Karhutla
Ia mengingatkan bahwa penanganan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari masyarakat hingga perusahaan pemegang konsesi.
Teras Narang menggambarkan luas lahan yang terbakar tersebut dengan luasan wilayah perkotaan. Jika dibandingkan, 3.068 hektare hampir mendekati luas Kota Yogyakarta yang mencapai sekitar 3.250 hektare.
“Bisa dibayangkan bagaimana lahan seluas ini bisa mengalami kebakaran sekian lama. Juga bagaimana dampaknya bagi perekonomian serta kesehatan masyarakat hingga pemerintah daerah yang kondisi keuangannya juga mengalami situasi fiskal yang tak mudah,”tulis Teras di laman Facebook pribadinya.
Baca Juga: BNPB Tambah Pesawat Water Bombing hingga 7 Unit untuk Mengatasi Karhutla di Kateng
Menurut Teras, kondisi tersebut membutuhkan langkah penanganan yang tidak hanya reaktif ketika api sudah muncul. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat upaya pencegahan dan antisipasi sejak dini.
Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat Harus Bersatu
Teras Narang berharap seluruh elemen pemerintah daerah semakin solid menghadapi status Siaga Darurat Bencana Karhutla yang berlangsung hingga akhir Oktober 2026.
Baca Juga: Anggaran BTT Rp70 Miliar Siap Digunakan Menanggulangi Karhutla, DPRD Kalteng Beri Wanti-Wanti
Ia mendorong penanganan karhutla dilakukan secara lebih antisipatif dan preventif dengan melibatkan masyarakat luas, termasuk kalangan akademisi. Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting untuk melahirkan gagasan dan solusi inovatif dalam mencegah kebakaran berulang.
“Kita mesti berusaha menjaga terus tanah Kalteng tercinta dari ancaman Karhutla yang terus terjadi karena karakteristik wilayah kita yang sangat luas melebihi Pulau Jawa dan kaya lahan gambut,” katanya.
Menurut dia, semangat gotong royong harus menjadi kekuatan utama dalam menghadapi karhutla. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, begitu pula masyarakat dan dunia usaha.
Karena itu, perusahaan pemegang konsesi juga diminta mengambil porsi tanggung jawab yang besar dalam memastikan wilayah kerja mereka tidak menjadi sumber kebakaran.
Teras menyoroti data yang disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengenai titik panas atau hotspot di Kalimantan. Disebutkan, sekitar 70 persen hotspot berada di wilayah konsesi perusahaan.
“Artinya, butuh kerja ekstra dan pengawasan yang lebih integral untuk memastikan bahwa sepanjang masa kemarau, agar aktivitas pemegang konsesi sungguh diawasi agar tidak memicu kebakaran,” tegasnya.
Pencegahan Harus Dimulai dari Hulu
Selain memperkuat pengawasan di lapangan, Teras Narang meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap Kalteng, terutama dalam upaya pencegahan dari sisi hulu.
Baca Juga: Pria di Sampit Ditangkap Polisi Usai Kedapatan 2 Kali Diduga Bakar Lahan
Menurutnya, persoalan alih fungsi lahan perlu menjadi perhatian serius. Pengembangan ekonomi dan investasi harus tetap berjalan, tetapi tidak boleh mengabaikan keseimbangan ekologis dan perlindungan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya memastikan setiap investasi yang masuk ke Kalteng memahami dan menerapkan prinsip perlindungan lahan serta masyarakat dari ancaman karhutla.
“Masalah dari hulu termasuk soal alih fungsi lahan sungguh memperhatikan keseimbangan kepentingan eksploitasi ekonomi dengan keseimbangan ekologi,” ujarnya.
Baginya, pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya justru harus berjalan beriringan untuk memastikan pembangunan Kalteng berkelanjutan.
Peladang Tradisional Juga Perlu Dilibatkan
Upaya pencegahan karhutla, lanjut Teras, juga perlu menyentuh masyarakat, terutama peladang tradisional.
Ia mendorong pemerintah menyiapkan skema pengendalian aktivitas perladangan yang tetap mempertimbangkan kearifan lokal. Menurutnya, pengaturan hingga tingkat desa pernah dilakukan dan dapat menjadi salah satu rujukan dalam menghadapi persoalan karhutla.
Regulasi tidak cukup hanya berisi larangan. Pemerintah perlu mengedepankan edukasi, antisipasi, pendampingan hingga pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran.
Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai objek pengawasan, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya pencegahan kebakaran.
Pusat Turun Tangan, Dukungan Harus Dimaksimalkan
Teras Narang mengapresiasi perhatian pemerintah pusat yang turun langsung melihat kondisi karhutla di Kalteng.
Menko Polkam Djamari Chaniago bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto sebelumnya telah meninjau langsung penanganan karhutla di Kalteng.
Dukungan pemerintah pusat juga diberikan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), tambahan armada udara, logistik, serta berbagai peralatan penanganan karhutla.
Teras berharap dukungan tersebut dapat dimaksimalkan dan diikuti dengan koordinasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Karhutla di Tengah Tekanan Fiskal Daerah
Persoalan karhutla menjadi semakin berat karena Kalteng saat ini menghadapi sejumlah tantangan lain. Kebakaran yang berlangsung panjang terjadi di tengah persoalan pemadaman listrik bergilir dan kondisi fiskal pemerintah daerah yang juga mengalami tekanan.
Karena itu, pemerintah daerah dituntut lebih kolaboratif dalam mengelola anggaran dan menentukan program yang benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga penanganan kebencanaan tetap harus mendapat perhatian.
Dalam kondisi tersebut, Teras mengajak seluruh elemen mengambil posisi dan porsi masing-masing untuk kepentingan masyarakat.
“Untuk itu semua harus mengambil posisi dan porsi kerja bersama untuk rakyat. Selaras dengan semangat huma betang, kita saling menjaga kepentingan daerah dan rumah kita tercinta,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim dan relawan yang terus bekerja menangani karhutla di berbagai wilayah Kalteng.
“Apresiasi dan doa kita untuk seluruh tim dan relawan penanganan karhutla di Kalteng. Semoga dengan dukungan besar dan terkoordinasi dari pemerintah pusat dan daerah, seluruh kerja yang ada bisa dimaksimalkan bagi kepentingan kita bersama,” pungkasnya.(*)
Editor : Ayu Oktaviana