PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) dinilai masih memiliki kemampuan keuangan yang relatif stabil untuk memenuhi pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kondisi tersebut menjadi kabar positif di tengah tekanan fiskal yang dihadapi sejumlah daerah lain di Indonesia. Anggota Komisi I sekaligus Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering, mengatakan berdasarkan informasi dari gubernur, kapasitas kas daerah untuk memenuhi belanja pegawai masih dalam kondisi aman.
“Berdasarkan pernyataan Gubernur, Kalimantan Tengah masih mampu membayar gaji PPPK maupun ASN. Walaupun secara umum memang banyak daerah lain yang sedang mengalami tekanan fiskal, sehingga kesulitan memenuhi belanja pegawainya,” ujar Freddy di Palangka Raya, Senin (3/8/2026).
DBH Rp700-Rp800 Miliar Belum Masuk Kas Pemprov
Meski kemampuan membayar gaji ASN dan PPPK disebut masih terjaga, Freddy mengingatkan kondisi fiskal Kalteng tetap sangat dipengaruhi oleh transfer dari pemerintah pusat.
Menurutnya, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan dana transfer lainnya merupakan instrumen penting dalam menjaga kapasitas keuangan daerah.
Karena itu, ia meminta pemerintah pusat segera memenuhi kewajiban transfer dana kepada daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Daerah tidak meminta lebih, tetapi paling tidak hak-hak daerah dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang sudah ada,” tegas politikus tersebut.
Freddy mengungkapkan, berdasarkan estimasi yang diketahuinya, masih terdapat DBH sekitar Rp700 miliar hingga Rp800 miliar yang belum ditransfer pemerintah pusat ke kas Pemprov Kalteng.
Menurutnya, pencairan DBH tersebut akan memberikan tambahan ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan prioritas pembangunan.
Banggar Kalteng Masih Fokus Optimalkan Pendapatan
Di sisi lain, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kalteng saat ini masih berfokus pada sektor pendapatan daerah.
Pembahasan mengenai belanja pegawai belum masuk secara mendalam. Banggar DPRD Kalteng masih berupaya mengoptimalkan target pendapatan sebagai fondasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sehat.
Freddy menilai, kemampuan pendapatan daerah harus menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah dan DPRD menetapkan target belanja.
“Percuma target belanja disusun dengan sangat baik kalau kemampuan pendapatannya tidak mencukupi,” ungkapnya.
Pada pembahasan lanjutan di Banggar, Freddy memastikan pihaknya akan meminta penjelasan secara rinci mengenai kemampuan riil keuangan daerah.
Hal tersebut termasuk memastikan sejauh mana kemampuan Pemprov Kalteng dalam memenuhi seluruh kebutuhan belanja pegawai secara berkelanjutan.
Menurutnya, kondisi keuangan daerah perlu dihitung secara realistis agar penyusunan APBD tidak hanya terlihat baik dalam perencanaan, tetapi juga memiliki kemampuan fiskal yang memadai untuk merealisasikan seluruh kewajiban pemerintah daerah.(*)
Editor : Ayu Oktaviana