PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring ancaman kemarau panjang dan kondisi lahan gambut yang mudah terbakar. Sebanyak 10.700 personel disiapkan untuk mendukung operasi penanganan di sejumlah wilayah terdampak.
Pemprov Kalteng mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp45,815 miliar untuk mendukung penguatan sarana dan prasarana penanganan karhutla.
Penguatan penanganan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Evaluasi Penanggulangan Karhutla Provinsi Kalteng yang digelar di Pos Lapangan Karhutla Jekan Raya, halaman Kantor Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Jumat (11/9/2026).
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Kalteng Selasa 15 September 2026, Mayoritas Wilayah Masih Udara Kabur
Dalam evaluasi itu, masih ditemukan perbedaan data antara Posko PDB Karhutla dengan hasil analisis citra satelit Kementerian Kehutanan. Meski terdapat perbedaan angka, kedua sumber data tersebut sama-sama menunjukkan aktivitas karhutla di Kalteng masih memerlukan penanganan serius.
Kotawaringin Timur menjadi salah satu wilayah dengan titik panas dan luasan kebakaran yang tinggi. Sementara berdasarkan jumlah kejadian, Kota Palangka Raya tercatat sebagai wilayah dengan kasus karhutla terbanyak.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena Kalteng masih menghadapi periode puncak kemarau. Situasi diperberat dengan karakteristik lahan gambut dan fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga akhir Oktober atau awal November 2026.
“Ancaman Karhutla yang kita hadapi di Kalimantan Tengah bukanlah persoalan sederhana. Karakteristik lahan gambut, ditambah musim kemarau panjang akibat El Nino yang diprediksi berlangsung hingga akhir Oktober bahkan awal November 2026, membuat tantangan penanganan semakin berat,” tuturnya.
Baca Juga: PJJ Bukan Meliburkan Siswa, Tapi Menyesuaikan Kondisi Udara
Pemprov Kalteng telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Karhutla. Koordinasi juga terus dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota serta seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan. Sejumlah daerah telah menetapkan status tanggap darurat, sedangkan wilayah lainnya masih berada dalam status siaga darurat.
Agustiar menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur. Menurutnya, kekuatan pemerintah daerah, aparat keamanan, petugas pemadam, relawan dan masyarakat harus disatukan agar penanganan dapat berjalan maksimal.
“Seberat apa pun tantangan, saya yakin akan mampu kita atasi selama ada semangat kebersamaan. Bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi bagaimana seluruh kekuatan dapat bergerak bersama untuk menanggulangi Karhutla demi satu tujuan, yaitu melindungi keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kalaksa BPBPK Kalteng Ahmad Toyib menyampaikan, berdasarkan hasil evaluasi Satgas Karhutla, sebanyak 2.909 kejadian telah ditangani dengan total luasan mencapai 9.440,36 hektare.
Untuk mendukung penanganan tersebut, ribuan personel telah disiagakan dan akan dikerahkan sesuai kebutuhan di lapangan. Dukungan operasi udara juga diperkuat dengan enam helikopter dan satu pesawat yang mendapat dukungan dari BNPB. Dari jumlah tersebut, empat helikopter digunakan untuk mendukung kegiatan pemadaman.
Baca Juga: BNPB Tambah Dukungan Udara, Helikopter Kamov Dijadwalkan Tiba di Kalteng
“Kami terus memperkuat kesiapsiagaan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dalam penanganan Karhutla. Personel telah disiagakan untuk mendukung operasi di lapangan, sementara dukungan operasi udara juga terus diperkuat guna mempercepat proses pemadaman dan penanganan Karhutla,” ujar Ahmad Toyib.
Selain pemadaman, pemerintah juga memperpanjang pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) hingga 19 September 2026. Sementara penanganan karhutla di kawasan prioritas Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, telah berlangsung selama 71 hari.
Kondisi kebakaran di kawasan tersebut kini berhasil dikendalikan. Petugas masih melakukan pendinginan dan pembasahan secara intensif untuk mencegah munculnya kembali api dari titik-titik yang berpotensi terbakar.
Penggunaan Anggaran BTT
Anggaran sebanyak itu di antaranya digunakan untuk pengadaan 30 mesin pemadam, 1.500 rol selang, 50 kendaraan roda tiga pengangkut air, tiga drone thermal dan 500 alat pelindung diri (APD).
Dukungan bagi masyarakat yang terdampak juga disiapkan melalui 1.100 paket bantuan, distribusi air bersih serta dukungan kebutuhan kesehatan. Saat ini tercatat tersedia 87 sarana air bersih dan 237 sumur bor.
Meski berbagai sumber daya telah dikerahkan, Pemprov Kalteng masih mengajukan tambahan dukungan kepada pemerintah pusat. Bantuan yang diusulkan meliputi dua hingga tiga unit helikopter water bombing, flexible tank dan truk tangki untuk memperkuat pemadaman dari darat maupun udara.
Rapat evaluasi turut dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto beserta jajaran, unsur Forkopimda Kalteng, BMKG, kepala OPD Pemprov Kalteng, kepala instansi vertikal, para bupati dan wali kota, kepala OPD kabupaten/kota serta unsur terkait lainnya.(*)
Editor : Ayu Oktaviana