PALANGKA RAYA-Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kini menempati posisi teratas sebagai wilayah dengan jalan rusak terpanjang di Indonesia.
Berdasarkan Data Kondisi Jalan dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), total panjang jalan rusak di provinsi ini mencapai 191,56 kilometer, mencakup kategori rusak ringan hingga berat, baik dari sisi struktur maupun fungsi.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo menyebut salah satu penyebab utama kerusakan jalan adalah maraknya truk over dimension over loading (ODOL) yang melintasi ruas-ruas jalan nasional.
Sehingga untuk menguranginya, pengawasan perlu diperkuat dan dijalankan secara terpadu.
Selain memperketat pengawasan, Pemerintah Provinsi Kalteng juga berkoordinasi dengan Balai Jalan Nasional dari Ditjen Bina Marga untuk memperbaiki ruas-ruas jalan yang rusak.
Meski terjadi penyesuaian anggaran akibat pengurangan transfer ke daerah (TKD), program perbaikan infrastruktur dipastikan tetap berjalan.
Isu ini memantik beragam reaksi dari masyarakat di media sosial, khususnya di Facebook. Warga menyoroti berbagai aspek mulai dari kualitas jalan, pengawasan truk, hingga dugaan lemahnya manajemen proyek.
Sebagian warganet menilai kerusakan jalan bukan semata akibat truk ODOL, melainkan karena kualitas pengerjaan jalan yang buruk.
"Ini bukan masalah ODOL. Yang salah itu kontraktor yang tidak paham kontur tanah. Kalau aspal di tanah lembek ya pasti cepat rusak,” tulis akun Guns Gunawan.
“Tambah kualitas aspalnya dong, jangan malah batasi truk. Kalau muatan dibatasi, sopir yang cari makan dari jalanan yang kena imbas,” tulis Rahmad Fauzi II.
Warga lainnya mengeluhkan minimnya perbaikan jalan di berbagai wilayah Kalteng.
"Di Kecamatan Teweh Timur, Barito Utara, banyak jalan rusak dari km 30 sampai ke pusat kecamatan. Tidak ada pengaspalan, cuma ditambal pakai tanah saja,” keluh Melly Anjani.
“Sudah 10 tahun jalan di Kalteng ini rusak, perhatian dari pemerintah sangat kurang,” komentar Sirit.
Namun, ada pula warganet yang mendukung langkah pemerintah membatasi truk ODOL.
"Kalteng terlalu bebas. Truk bermuatan alat berat bisa lewat tanpa pengawasan. Sudah seharusnya pemerintah tegas soal ODOL,” tulis Poedjo Singo Yudo.
“Kalau mau ODOL dilarang, harus ada mekanisme lalu lintasnya juga. Jangan cuma salahkan sopir tanpa solusi,” imbuh Zechary Z.
Meski banyak kritik, sebagian warga tetap berharap pemerintah mampu membawa perubahan nyata.
"Harapan masyarakat Kalteng ada perubahan dan kemajuan, terutama soal jalan. Jangan sampai makin parah,” tulis Saernanti P. Taru. (ovi)
