Oleh; Fandra Saputra, S.H.
KALTENGPOS.JAWAPOS.COM-Skandal suap perusahaan internasional siemen AG yang terungkap pada akhir 2000-an di mana perusahaan membayar denda rekor lebih dari ($1,6) miliar (sekitar Rp15 triliun lebih saat itu) kepada otoritas AS dan Jerman adalah peringatan keras bagi dunia korporasi.
Kasus ini menegaskan bahwa budaya suap untuk memenangkan proyek publik adalah bom waktu. Di Indonesia, pemberlakuan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) per 2 Januari 2026, membawa angin segar sekaligus tantangan, menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang bisa diminta pertanggungjawaban secara langsung.
Skandal Siemens bukan sekadar cerita lama tentang suap; ia adalah potret bagaimana sebuah entitas bisnis raksasa bisa "tersesat" secara sistemik. Dengan diberlakukannya KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), Indonesia mencoba membangun benteng hukum yang lebih kokoh untuk mencegah skenario serupa terjadi di tanah air.
Berikut adalah opini saya terkait taji KUHP baru dalam menghadapi korupsi korporasi, berkaca pada kasus Siemens:
1. Pergeseran Paradigma: Dari "Bebas" Menjadi Terancam
Sebelum 2026, penegakan hukum seringkali berhenti pada level individu atau pegawai, sementara korporasi seringkali "lolos" atau hanya menerima dampak reputasi. KUHP Baru mengubah ini secara fundamental.
Taji KUHP Baru: Pasal 45 KUHP Baru menegaskan korporasi adalah subjek hukum yang dapat dipidana.
Pelajaran Siemens: Siemens dihukum bukan karena satu oknum, melainkan karena sistem internal yang membiarkan suap terjadi. KUHP baru memungkinkan penjeratan serupa di Indonesia jika korporasi membiarkan atau memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi.
2. Efek Jera: Lebih dari Sekadar Denda Uang
Skandal Siemens mengajarkan bahwa sanksi finansial yang besar memang memukul, namun perbaikan struktural adalah yang terpenting. KUHP Baru mengadopsi pendekatan ini.
Pidana Tambahan: Selain denda, korporasi bisa dijatuhi sanksi tambahan seperti:
Pembayaran ganti rugi.
Perbaikan akibat tindak pidana.
Pencabutan izin usaha, pembekuan, bahkan pembubaran korporasi.
Analisis: Ancaman penutupan usaha jauh lebih menakutkan daripada denda uang, karena mengancam kelangsungan hidup entitas bisnis.
3. Menguji "Compliance System" dan "Beneficial Owner"
Kasus Siemens menunjukkan korupsi sering terjadi melalui perantara (agen) di negara berkembang.
Taji KUHP Baru: Korporasi bertanggung jawab atas tindakan individu yang bertindak untuk kepentingan korporasi, termasuk melalui perantara.
Kebutuhan Mendesak: Korporasi di Indonesia wajib memiliki compliance system (sistem kepatuhan) yang ketat. Jika terjadi korupsi, perusahaan tidak bisa lagi berdalih "itu perbuatan oknum". KUHP baru menuntut tata kelola korporasi yang etis (good corporate governance).
4. Tantangan Penegakan: Antara UU Tipikor dan KUHP Baru
Meskipun KUHP baru sudah berlaku, UU Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) masih berlaku sebagai lex specialis (hukum khusus).
Resiko: Potensi conflict of law (pertentangan hukum) dalam penanganan kasus korporasi.
Namun, ini bisa diatasi jika aparat penegak hukum menggunakan KUHP baru sebagai penguat pertanggungjawaban korporasi secara umum.
Analisis Kritis
KUHP Baru adalah "taring baru" bagi penegak hukum Indonesia. Skandal Siemens menunjukkan bahwa korporasi global yang besar sekalipun bisa runtuh akibat budaya korupsi internal. Dengan aturan baru ini, korporasi di Indonesia tidak bisa lagi "bermain api" dengan suap. Keberhasilan KUHP baru tidak hanya bergantung pada teks undang-undang, tetapi pada keberanian aparat penegak hukum untuk merampas aset dan menghukum korporasi yang melanggar, bukan sekadar memenjarakan individu.
Intinya: KUHP Baru adalah senjata canggih. Namun, secanggih apa pun senjatanya, efektivitasnya sangat tergantung pada keberanian sang eksekutor untuk menarik pelatuknya terhadap perusahaan-perusahaan besar yang selama ini mungkin dianggap "menyentuh" (too big to jail). (*)
*) Penulis adalah mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Palangka Raya
Editor : Ayu Oktaviana