PALANGKA RAYA-Menjelang musim kemarau Juni mendatang, pemerintah mulai mempersiapkan sejumlah upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya itu merupakan bentuk tindak lanjut dari prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait kondisi cuaca dua bulan ke depan dan imbauan dari pemerintah pusat untuk mewaspadai potensi-potensi bencana memasuki kemarau 2023.
Lahan gambut menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat dan daerah. Jika bara sudah menyala, sudah pasti akan susah untuk memadamkannya. Seperti diketahui, gambut di Kalteng ini ada di du belas kabupaten dan satu kota. Hanya Murung Raya yang tidak memiliki lahan gambut. Tiga daerah diminta agar cepat menetapkan status siaga karhutla, yakni Kabupaten Barito Selatan, Pulang Pisau, dan Kapuas.
“Berdasarkan arahan dari Wakil Gubernur Kalteng, tiga daerah tersebut diminta secepatnya menetapkan status, karena wilayah-wilayah tersebut yang paling banyak gambutnya,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kalteng Agustan Saining saat memberikan paparan dalam rapat yang membahas terkait tindak lanjut penyampaian informasi kerawanan kebakaran dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Indonesia di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (27/4).
“Sesuai arahan Menko Marves RI Luhut Binsar Pandjaitan, Kabupaten Lamandau dan Sukamara juga diminta untuk menetapkan siaga karhutla,” tambahnya.
Pemerintah provinsi (Pemprov) Kalteng, lanjut Agustan, diminta oleh pusat untuk bersurat terkait permohonan pengadaan teknik modifikasi cuaca (TMC). Hal ini dilakukan berdasarkan arahan dari pemerintah pusat melalui Menko Marves RI Luhut Binsar Pandjaitan, serta menindaklanjuti prediksi cuaca BMKG yang memprakirakan Juni nanti Kalteng akan memasuki musim kemarau.
Agustan menegaskan, berdasarkan arahan dari Menko Merves, diperlukan aksi nyata lintas instansi agar upaya pencegahan dan penanganan karhutla di Kalteng lebih maksimal. Berdasarkan kondisi terkini, melihat dari mulai berkurangnya intensitas curah hujan dan meningkatnya durasi cuaca panas, potensi bencana pada seluruh wilayah di Kalteng dalam satu bulan ke depan didominasi oleh ancaman terjadinya karhutla. Keadaan ini diperparah dengan potensi terjadinya fenomena alam el nino.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalteng, Kibue mengatakan, pihaknya sudah mulai meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tiap kabupaten/kota untuk mulai menetapkan status siaga karhutla jika dimungkinkan. Permintaan itu dipertimbangkan berdasarkan kondisi Kalteng sejak awal tahun hingga saat ini, yang mana tiap harinya ditemukan titik api atau hotspot.
“Karena melalui penetapan status itu kita bisa leluasa dalam melakukan hal-hal yang dapat mencegah terjadinya kebakaran. Berdasarkan regulasi, kita bisa menetapkan status siaga karhutla tingkat provinsi kalau sudah terdapat dua daerah yang berstatus siaga,” ucap Kibue dalam paparannya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, BPB-PK Kalteng terus melakukan pemantauan titik-titik api dari tiap daerah melalui pos komando (posko) karhutla dalam waktu 1×24 jam setiap minggunya.
“Dari pagi, sore, hingga malam kami terus memantau, bergantian dengan sistem sif, petugas tiap sif wajib melaporkan terkait bencana-bencana apa yang ditemukan selama pemantauan,” jelasnya.
Pihaknya juga meminta kepada BPBD kabupaten/kota untuk terus melakukan pemantauan secara real bencana yang ada di Kalteng, khususnya karhutla.
“Kami sudah meminta BPBD kabupaten/kota untuk memantau secara umum potensi bencana di Kalteng, khususnya karhutla dan banjir, karena dua bencana ini yang tiap tahun berulang,” tutupnya.
Upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla membutuhkan kerja sama lintas instansi. Provinsi dengan luas wilayah 153.564 km² ini didominasi oleh kawasan hutan, dengan karakteristik lahan berupa rawa gambut. Tidak sedikit korporasi yang berdiri dan mencari untung di atasnya.
Plt Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kalteng Rizky R Badjuri mengatakan pihaknya juga mulai memantau tanggung jawab dari perusahaan-perusahaan besar di Kalteng untuk memenuhi kewajiban, khususnya dalam turut berupaya membantu melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.
“Kami akan melakukan monitoring bertahap terhadap perusahaan-perusahaan besar yang mana juga berdiri di atas lahan gambut pada beberapa lokasi di dua belas kabupaten dan satu kota itu, kami akan pantau terus,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya, Catur Winarti mengatakan, musim kemarau di Kalteng diprediksi mulai terjadi Juni dasarian (10 harian) dua sampai Juli dasarian satu. Dalam rentang waktu kurang lebih satu bulan itu, seluruh wilayah di Kalteng diperkirakan sudah akan masuk musim kemarau. Sementara puncak musim kemarau diprediksi terjadi Juni sampai September.
Beberapa organisasi yang mengamati cuaca di dunia, termasuk BMKG, memprediksi musim kemarau tahun ini dipengaruhi oleh terjadinya fenomena alam el nino. “Dampak dari fenomena el nino adalah pengurangan jumlah curah hujan, karena itu untuk musim kemarau tahun ini kita harus lebih mewaspadai potensi terjadinya karhutla,” tegasnya. (dan/ce/ram)