PALANGKA RAYA-Pada Juli nanti vaksinasi Covid-19 mulai diberikan untuk masyarakat umum berusia di atas 18 tahun. Vaksinasi sangatlah penting untuk membentukherd immunityatau kekebalan tubuh kelompok dengan cakupan yang cukup besar. Apabila antibodi dalam tubuh setiap warga sudah terbentuk, maka dapat membentengi masyarakat agar tidak mudah terpapar Covid-19.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalteng Suyuti Syamsul mengatakan, yang dimaksud herd immunity itu apabila terbentuk kekebalan tubuh 70 persen dari jumlah populasi penduduk. Target Kalteng mencapai herd immunity sebagaimana yang direkomendasikan pemerintah dan organisasi kesehatan dunia atau WHO adalah 1,8 juta jiwa dari 2,6 juta populasi penduduk.
“Padahal, usia 18 tahun ke atas di Kalteng itu juga berada di angka 1,8 juta jiwa dari 2,6 juta penduduk. Tentu hal ini meringankan kita untuk mencapai target, karena apabila 1,8 juta jiwa yang berusia di atas 18 tahun sudah divaksin, maka Kalteng sudah bisa dikatakan 100 persen vaksinasi Covid-19,” ungkapnya saat rapat koordinasi (rakor) terkait percepatan vaksinasi Covid-19 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (17/6).
Dijelaskannya, vaksin yang dialokasikan untuk Kalteng sekitar 3,8 juta dosis. Jadi, pada dasarnya Kalteng kelebihan dosis. Namun perhitungan itu belum termasuk penduduk yang tidak memiliki NIK atau warga pendatang yang belum terdaftar sebagai penduduk Kalteng.
“Asumsi kami, dengan ketersediaan 1,8 juta dosis atau 1,9 juta dosis itu, maka masyarakat berusia di atas 18 tahun sudah bisa divaksin 100 persen, kecuali yang tidak bisa divaksin karena alasan medis,” jelas dia.
Menurut Suyuti, apabila 1,8 juta jiwa itu diberi vaksin Sinovac, maka diasumsikan Kalteng memerlukan 3,6 juta dosis vaksin untuk dua kali penyuntikan.
“Saat ini kami sudah menerima 409 ribu lebih vaksin, sehingga kebutuhan kita yang akan kita kejar ke pusat sekitar 3 juta lebih, kami sudah membuat surat dan sudah ditandatangani wagub, akan segera kami kirimkan ke pusat,” katanya.
Selanjutnya, dengan jumlah 3 juta lebih dosis vaksin itu, maka untuk bisa mencapai 100 persen vaksinasi diperkirakan pada akhir Oktober nanti. Dengan catatan dalam sehari vaksinator bisa menyuntikkan 25 ribu lebih dosis vaksin. Hal itu menyesuaikan jumlah vaksinator yang ada di Kalteng berjumlah 1.635 orang.
“Maka per kabupaten kita bisa melihat yang paling tinggi harus menyuntikkan per satu vaksinator per hari, termasuk hari libur adalah Kota Palangka Raya, jadi satu vaksinator minimal menyuntikkan 22 orang dalam satu hari dan itu bisa saja diselesaikan dalam waktu satu jam,” terangnya.
Namun, lanjut dia, perlu juga dipahami bahwa pemerintah tidak sepenuhnya bertanggung jawab menyuntikkan sisa masyarakat yang divaksin ini. Lantaran ada yang melewati mekanisme vaksin gotong royong yang dikoordinasi pihak swasta seperti Kadin dan Biofarma. Jadi tidak melibatkan pemerintah.
“Selain itu juga akan ada NGO yang akan menyuntikkan vaksin 10 ribu dosis nantinya,” bebernya.
Berkenaan dengan dana, Suyuti menyebut bahwa berdasarkan pengalaman provinsi membiayai vaksinasi massal, apabila satu kabupaten harus melaksanakan vaksinasi massal sekali seminggu, maka total dana yang diperlukan yakni Rp43 miliar lebih.
Dalam rangka percepatan vaksinasi di Kalteng, diperlukan sejumlah strategi percepatan. Pihaknya menyampaikan beberapa usulan strategi percepatan, seperti melibatkan Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng yang sudah akan melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) pada 1 Juli mendatang.
“Atau melibatkan perguruan tinggi mendorong mahasiswa yang sudah berusia di atas 18 tahun ke atas untuk wajib ikut vaksianasi. Jadi saat kuliah mahasiswa harus menunjukkan kartu vaksinasi. Ada juga beberapa strategi lainnya,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran saat memimpin rapat terbatas bersama kepala perangkat daerah (PD) terkait percepatan vaksinasi mengatakan, mendesak agar kepala PD segera menyusun dan menyelesaikan langkah percepatan vaksinasi.
“Harus dibuat struktur yang benar dan rinci, mulai dari pendanaan hingga tempat pelaksanaannya, agar vaksinasi di Kalteng ini dapat sukses dilaksanakan,” katanya di Istana Isen Mulang, Kamis (17/6).
Diungkapkan gubernur, dalam rangka menyukseskan vaksinasi ini, juga perlu mengerahkan seluruh sumber daya manusia (SDM) dari pihak pemerintahan maupun nonpemerintahan, termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan. Kota Palangka Raya akan menjadi model percontohan pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat berusia di atas 18 tahun. Ditargetkan selesai pada pertengahan Agustus nanti.
“Saya ingin pelaksanaan vaksinasi di Kota Palangka Raya dapat diselesaikan pertengahan Agustus nanti,” tegasnya.
Sebelum rapat terbatas itu, terlebih dahulu dilaksanakan rakor percepatan vaksinasi Covid-19 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (17/6). Rapat itu dipimpin oleh Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo dan diikuti seluruh pihak terkait, termasuk Pemko Palangka Raya.
“Dalam rangka menyusun strategi percepatan vaksinasi Covid-19, gubernur menginstruksikan untuk dimulainya percepatan vaksinasi di Kota Palangka Raya sebagai percontohan,” kata wakil gubernur saat menyampaikan arahan dalam rapat percepatan vaksinasi Covid-19, kemarin.
Diungkapkannya, dalam waktu dekat pihaknya akan melaksanakan vaksinasi menyeluruh di wilayah Kota Palangka Raya. Tugas ini memang tidak mudah. Namun jika dilaksanakan dengan kerja sama yang baik, maka akan bisa dijalankan.
“Kami sudah melakukan hitung-hitungan dengan pihak terkait, apabila hal ini dilakukan secara masif, maka akan terlaksana dengan baik,” ucapnya.
Perihal logistik vaksin, pihaknya meminta agar tidak ada pemerintah daerah (pemda) yang menahan vaksin. sebaliknya kabupaten/kota didesak untuk sebisa mungkin menghabiskan stok vaksin yang ada.
“Tugas kami di provinsi adalah menyiapkan vaksin melalui koordinasi dengan pemerintah pusat,” ucap mantan Bupati Pulang Pisau (Pulpis) ini.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kalteng Nuryakin mengatakan, upaya percepatan vaksinasi memang menjadi tantangan. Namun apabila ada sinergi semua pihak, maka upaya ini akan menjadi ringan.
“Nantinya akan melibatkan Pemprov Kalteng dan Pemko Palangka Raya dalam pelaksanaan vaksinasi yang akan menjadi model pertama,” katanya.
Pria yang juga menjabat sebagai kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BAKD) Kalteng ini menyebut, setelah dilakukan pendataan secara valid, maka akan dilakukan pembagian pengerjaan vaksinasi yang akan dilaksanakan di Kota Palangka Raya. Misal, Pemprov Kalteng bertanggung jawab melakukan vaksinasi di titik A, sementara Pemko Palangka Raya melaksanakannya di titik B.
“Nanti akan melibatkan perangkat daerah (PD) di lingkup Pemprov Kalteng, termasuk berkenaan pembiayaan nanti akan dilakukan sharing antara Pemprov Kalteng dan Pemko Palangka Raya,” tegas Nuryakin.
Bahkan, tambah dia, bukan tidak mungkin nantinya pegawai harus libur pada waktu-waktu tertentu, misalnya satu atau dua hari, untuk fokus pelayanan vaksinasi. Namun bukan dalam artian tidak bekerja. Pelayanan kepada masyarakat tetap dilaksanakan, dan ada beberapa pihak yang terlibat membantu vaksinasi ini. (abw/ce/ala)