SAMPIT-Tidak bisa dipungkiri, setiap hujan turun dengan intensitas tinggi, beberapa ruas jalan protokol dan ruas jalan pemukiman warga di Kota Sampit selalu tergenang air. Hal ini dikeluhkan warga. Normalisasi drainase dan sungai pengeringan dinilai harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah terjadinya banjir akibat air hujan, karena drainase tidak mampu menampung debit air.
“Saluran air pada drainase memang kita lihat sebagai masalah yang harus dituntaskan secara berkelanjutan. Permasalahan drainase ini telah menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintah Kabupaten Kotim,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotim M.Kurniawan Anwar saat dibincangi di ruang kerjannya, Selasa (18/5).
Dia mengaku dalam mengatasi masalah tersebut tidak cukup hanya bergantung pada kinerja pemerintah daerah saja. Masyarakat harus sadar untuk dapat membersihkan saluran drainase di sekitar tempat tinggalnya masing-masing, karena tidak dibersihkannya saluran drainase mengakibatkan banjir apabila terjadi hujan lebat.
“Masyarakat juga kami minta untuk sadar terhadap lingkungannya, salah satunya dengan membersihkan saluran drainase di wilayah masing-masing agar tidak terjadi banjir saat terjadi hujan deras,” ucap Kurniawan.
Politikus Partai Amanat Nasional ini juga mengatakan, dia sangat prihatin pada saat lebaran lalu hujan yang menguyur dari malam hingga pagi membuat sejumlah titik di dalam Kota Sampit terendam air dan drainase yang buntu dan tidak bisa mengalirkan sungai pembuangan. Ia juga menyambut baik upaya Bupati Kotim menurunkan alat berat untuk mengeruk dan menormalisasi sungai pengeringan.
“Kami berharap normalisasi tidak cukup jika hanya dilakukan di satu titik, tetapi harus dilakukan pengerukan di sepanjang pengeringan Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang, karena sungai pengeringan kita ini sudah mendagangkal dan tidak bersih karena diatasnya ditumbuhi rumput liar. Hal itu seharusnya dibersihkan dan dikeruk ulang supaya air itu bisa dibuang hingga ke Sungai Mentaya,” sampainya.
Ia juga meminta kepala dinas harus aktif melakukan pemantauan terhadap titik yang rawan akan banjir, selain itu juga anggaran penanganannya jangan hanya terfokus kepada anggaran daerah saja tetapi juga dapat mengunakan Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kita lihat Kabupaten tetangga Kotawaringin Barat mereka untuk pembangunan tidak hanya terfokus memakai anggaran daerah tetapi sebagian mereka mengunakan CSR, sehingga pembangunan didaerah tersebut dapat berjalan, apalagi masa pendemi ini anggaran daerah juga dapat pemotongan,” tutupnya.(bah/uni/ko)