PALANGKA RAYA – Saat ini, masalah gizi di Indonesia, khususnya masalah stunting masih cukup tinggi dan masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat. Hal ini diungkapkan Sekda Provinsi Kalteng, Nuryakin pada acara Sosialisasi 1000 Hari Pertama Kehidupan di Kalimantan Tengah yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalteng, Rabu (13/7/2022).
Dikatakan Nuryakin, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 menargetkan penurunan prevalensi Stunting pada anak di bawah usia dua tahun menjadi 14 % tahun 2024. Sedangkan target Prevalensi Stunting di Kalimantan Tengah 15,38 % di Tahun 2024.
“Berdasarkan hal tersebut, melalui kegiatan ini diharapkan dapat membangun komitmen kita bersama sebagai upaya untuk mencapai sasaran dan target dari Program Kerja Nasional, mengenai Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kalteng,”ungkap Nuryakin.
Dikatakanya, upaya pemerintah dalam menurunkan Stunting sangat ditentukan oleh diperkuatnya kerja sama dengan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta melibatkan partisipasi masyarakat, tokoh pendidik, tokoh adat, tokoh agama, organisasi profesi, organisasi masyarakat, media dan lainnya.
“Sinergi antar pemangku kepentingan, pemerintah, swasta, masyarakat, serta semua pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam mempercepat penurunan Stunting secara lebih terstruktur, holistik, dan integratif di Kalimantan Tengah,”ucapnya pada acara yang digelar di aula Bawi Bahalap DP3APPKB.
Dikatakannya, masa 1000 hari pertama kehidupan merupakan fase penting yang berpengaruh pada perkembangan anak secara keseluruhan, yang dihitung dari sejak anak berada dalam kandungan hingga berusia dua tahun.
“Melalui Program ini, diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan pengetahuan kita bersama dari semua unsur tentang pendidikan keluarga pada 1000 Hari Pertama Kehidupan dan juga mendorong kita semua untuk meneruskan informasi di lingkungan kita masing-masing,” imbuhnya.
Mengingat penyebab masalah gizi adalah multifaktor, maka upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah kurang gizi harus melalui pendekatan multisektor. Artinya bahwa penanggulangan masalah kurang gizi tidak hanya dilakukan oleh sektor kesehatan saja tetapi juga dilakukan bersama-sama dengan sektor di luar bidang kesehatan.
“Sektor lain di luar kesehatan yang memiliki peranan penting dalam penanggulangan masalah gizi antara lain adalah sektor ekonomi, pekerjaan umum, pertanian, ketahanan pangan, perikanan, pendidikan dan sektor terkait lainnya,”ucap Sekda.
Dijelaskan Nuryakin, permasalahan gizi jika dibiarkan akan berdampak pada rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, yang selanjutnya akan berdampak pada daya saing bangsa sehingga dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif diperlukan status gizi yang optimal, dengan cara melakukan perbaikan gizi.
“Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Hal ini juga tertuang dalam Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Tengah dalam Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, dan Berdaya Saing yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026,”ujarnya.
Untuk itu, menurutnya, pemerintah bertanggung jawab dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan, sebagai salah satu upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan
“Sekali lagi saya berharap kepada segenap stakeholders agar dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam mensosialisasikan Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan sebagai salah satu upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kalimantan Tengah,”pungkasnya.(bud)