PALANGKA RAYA – Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalteng Hari Utomo menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2022. Pihaknya menyampaikan bahwa realisasi pendapatan APBN Kalteng mencapai Rp5.084,6 M atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.833,3 M (56,4%, yoy).
Kontributor utama berasal dari penerimaan perpajakan, PPh naik Rp975,2 M (68,2%, yoy) dan bea keluar naik Rp359,6 M (132,4%, yoy). Selanjutnya, realisasi PNBP hingga Juli 2022 mencapai Rp295,7 M atau naik Rp98,8 M (50,2 persen, yoy) dengan kontribusi terbesar dari sektor Dikbudristek (35,3%) dan sektor administrasi penegakan hukum (20,6%).
“Dalam hal ini, kinerja realisasi PNBP terkait pengelolaan kekayaan negara mencapai Rp6,22 M (77,96%) dengan kontribusi terbesar berasal dari PNBP aset Rp5,21 M,” katanya.
Dijelaskan Hari, untuk kinerja belanja APBN mencapai Rp11.576,5 M (51,1%). Belanja kementerian negara/lembaga (K/L) mencapai Rp3.171,7 M (47,6%). Untuk realisasi belanja transfer ke daerah dan dana desa (DD) mencapai Rp8.404,8 M (52,6%).
“Penyaluran DAK fisik tumbuh 12,9% (yoy) yang didorong oleh optimalnya pendaftaran kontrak dan penyaluran tahap I. Sedangkan penyaluran DD mencapai Rp731 M (60,7%) atau tumbuh 11,8% (yoy), dengan alokasi Tahap I dan BLT Tw I telah 100% tersalur,” terangnya.
Namun, lanjutnya, pada saat ini DJPb masih terus berusaha untuk mendorong Pemda dalam menyampaikan usulan tahap II dan BLT Tw II dan BLT Tw III, khususnya pada Kabupaten Kapuas, Batara, Barsel dan Murung Raya (Tahap II belum salur >60 desa).
Berkenaan kinerja APBD, pendapatan APBD Kalteng hingga 31 Juli 2022 Rp11.251 M dan didominasi oleh pendapatan dana transfer dari pusat 74,7%. Sedangkan belanja APBD mencapai Rp8.328 M dan didominasi oleh komponen belanja operasi 69,3%.
“Rasio belanja terhadap pendapatan daerah meningkat dari kon disi Juni, menunjukkan akselerasi belanja pemerintah daaerah pada akhir bulan Juli. Pada bulan Agustus, rasio tersebut diharapkan dapat meningkat melalui akselerasi kegiatan belanja non-pegawainya,” tegasnya.
Selain itu, untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, maka terdapat Pemda di wilayah Kalteng agar melakukan akselerasi kegiatan dan pengadaan barang/jasa untuk mempercepat kemanfaaatan output dan menghindari pengendapan dana APBD terlalu lama, khususnya pascalibur panjang Idulἀtri.
Selain itu melakukan akselerasi pengusulan penyaluran DAK fisik dan DD serta optimalisasi PAD berdasarkan pada potensi masingma sing wilayah. (kom/abw/b5/aza/ko)