Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Sukamara Terapkan Penghapusan BPHTB dan Percepatan Layanan PBG

A
Penulis: Administrator❯
Photo
Photo
SUKAMARA - Pj Bupati Sukamara, Rendy Lesmana mengungkapkan Pemerintah Pusat menerapkan kebijakan terkait dengan penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung ( PBG). Menurut Rendy, hal tersebut akan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Oleh karena itu, Pemkab Sukamara saat ini akan menggali kembali potensi PAD yang dapat dimaksimalkan, sehingga saat kebijakan penghapusan BPHTB dan PBG diberlakukan tidak terlalu berdampak pada PAD Sukamara," ujar Rendy.

Dengan adanya kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah akan melaksanakan revisi peraturan daerah dengan menyesuaikan regulasi aturan yang ada, sehingga dalam pelaksanaan dan eksekusi nanti di lapangan sesuai dengan aturan.

"Ini memang dilaksanakan segera, karena berkenaan dengan PAD, baik dalam bentuk pajak maupun retribusi maka dalam pelaksanaan pemungutan atau tidak dipungut akan diatur melalui regulasi di daerah," jelas Rendy.

"Kami juga berharap bisa menggali PAD dari potensi dan sumber yang lain sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga semuanya tetap berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat," tandasnya. (nhz/ans)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kalteng PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Kalteng: Pemutihan Pajak Kendaraan Jadi Momentum Tingkatkan Kepatuhan dan Dongkrak PAD

DPRD Kalteng: Pemutihan Pajak Kendaraan Jadi Momentum Tingkatkan Kepatuhan dan Dongkrak PAD

Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang digulirkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dinilai bukan sekadar memberikan keringanan

Pajak Kendaraan Bermotor di Palangka Raya Sumbang Rp24,5 Miliar, Kepatuhan Wajib Pajak 60 Persen

Pajak Kendaraan Bermotor di Palangka Raya Sumbang Rp24,5 Miliar, Kepatuhan Wajib Pajak 60 Persen

Berdasarkan data Laporan Penerimaan Pajak Daerah Kota Palangka Raya periode 1 Januari sampai 18 Juni 2026 triwulan II, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  mencapai 44,84 persen.

Bapenda Sisir 30 Usaha, Kejar Wajib Pajak Baru untuk Dongkrak PAD Palangka Raya

Bapenda Sisir 30 Usaha, Kejar Wajib Pajak Baru untuk Dongkrak PAD Palangka Raya

Bapenda Kota Palangka Raya terus mengintensifkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer