Kegiatan ini berlangsung selama sepekan, mulai 21 hingga 28 Februari 2025, dengan tujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan serta strategi pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional.
“Kegiatan ini sangat penting bagi kami sebagai kepala daerah untuk memahami lebih dalam arah kebijakan nasional. Dengan demikian, program pembangunan di daerah akan tetap berada dalam koridor visi besar negara, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Ia berharap dengan kepemimpinan yang baru ini, Kalimantan Tengah dapat terus berkembang dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat Dayak sebagai bagian integral dari pembangunan daerah. (zia/ans)
"Ini memang dilaksanakan segera, karena berkenaan dengan PAD, baik dalam bentuk pajak maupun retribusi maka dalam pelaksanaan pemungutan atau tidak dipungut akan diatur melalui regulasi di daerah," jelas Rendy.
"Kami juga berharap bisa menggali PAD dari potensi dan sumber yang lain sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga semuanya tetap berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat," tandasnya. (nhz/ans)
Selain membahas inovasi layanan, pertemuan ini juga menyoroti sejumlah isu strategis, termasuk rencana kenaikan tarif pajak kendaraan pada 2025, peningkatan transparansi dalam sistem Tilang Elektronik (ETLE), serta pentingnya sosialisasi terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) pajak kendaraan kepada masyarakat.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palangka Raya meluncurkan Tim Efektif Kawal Peraturan Daerah (Perda), sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pajak daerah dan retribusi. Tim ini diharapkan dapat membantu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perpajakan.
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H Nadalsyah Koyem dan H Supian Hadi (SHD), menyatakan komitmennya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor pariwisata dalam lima tahun ke depan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dari Fraksi Partai Demokrat, Muhajirin, minta pemerintah lebih jeli lagi memanfaatkan potensi yang ada di setiap daerah untuk mendorong peningkatan perekonomian serta membantu menambah pendapatan asli daerah (PAD).
Untuk bisa meningkatkan pembangunan di suatu wilayah, sehingga rakyat sejahtera dan mandiri, diperlukan anggaran yang tidak sedikit. Perlu dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, investor, dan juga masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melaksanakan operasi penertiban terhadap reklame yang telah habis masa izin atau bahkan tidak memiliki izin sama sekali. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kamis (1/8/2024).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Aldhika Kurniawan mendukung langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas, melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kapuas yang menindak para oknum penunggak pajak atau retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) H Edy Pratowo menekankan pentingnya peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan kemandirian pangan. Hal ini sebagai strategi utama dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa depan.
