MUARA TEWEH - Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengambil langkah tegas dengan menutup saluran pembuangan air PT Batubara Duaribu Abadi (BDA).
Tindakan ini dilakukan menyusul kunjungan kerja Bupati Shalahuddin dan Wakil Bupati Felix Sonadie ke Desa Benangin II, Rabu (13/1/2026), yang mendapati langsung kerusakan infrastruktur jalan akibat aktivitas perusahaan.
Kerusakan jalan dinilai terjadi karena pembuangan air dari jalan hauling perusahaan di KM 30, Desa Sikui, yang dialirkan secara sembarangan ke badan jalan milik pemkab.
Genangan air yang tercipta kemudian diperparah oleh lalu lintas kendaraan berat pengangkut batubara, mengakibatkan kerusakan di sejumlah titik.
“Ini bentuk ketidakpedulian yang merugikan publik. Mereka berinvestasi di sini, tapi malah merusak aset yang kita bangun untuk masyarakat,” tegas Bupati Shalahuddin dengan nada kesal. Ia menegaskan perusahaan harus bertanggung jawab penuh atas perbaikan kerusakan yang terjadi.
Atas instruksi bupati, Dinas PUPR Barito Utara langsung bergerak dengan menurunkan alat berat untuk menutup saluran yang diduga menjadi sumber masalah. Kepala Dinas PUPR, M. Iman Topik, menjelaskan penutupan dilakukan karena kondisi telah mengkhawatirkan dan merusak jalan.
“Seharusnya, perusahaan membuat sistem pembuangan dan tanggul yang tepat, bukan membuang sembarangan ke jalan umum,” ujar Topik di lokasi.
Pemkab juga telah memanggil jajaran manajemen PT BDA untuk melakukan pertemuan guna membicarakan penyelesaian masalah ini secara menyeluruh, termasuk tuntutan ganti rugi.
Tanggapan perusahaan
Menanggapi hal ini, perwakilan PT BDA, Kepala Road Maintenance, Simson, mengaku siap menuntaskan perbaikan dan siap menghadap Bupati untuk menjelaskan serta melaporkan semua hal yang diperlukan.
“Kami telah melakukan perawatan rutin, namun kondisi cuaca ekstrem dan prioritas perbaikan di area lain sempat menjadi kendala. Kami berkomitmen untuk segera memperbaiki titik ini,” jelasnya.
Langkah tegas pemkab ini diharapkan menjadi peringatan bagi perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut agar lebih memperhatikan dampak operasionalnya terhadap infrastruktur publik dan lingkungan. (ren/ram)
Editor : Ayu Oktaviana