Menurut Subandi, langkah Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mengembangkan program pengelolaan lahan tanpa bakar dan pelatihan teknik pertanian ramah lingkungan perlu mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk legislatif.
“Kami tidak hanya menekankan pada larangan membakar lahan, tapi juga pentingnya edukasi dan solusi berkelanjutan bagi petani dan pemilik lahan,” ujarnya belum lama ini.
Ia menilai, pendekatan preventif berbasis edukasi akan jauh lebih efektif ketimbang hanya mengandalkan sanksi hukum. Terlebih, kebakaran lahan di Palangka Raya cenderung terjadi setiap tahun, dan seringkali dipicu oleh praktik pembukaan lahan secara tradisional.
“Kita harus putus siklus tahunan karhutla dengan program nyata di lapangan. Edukasi, pendampingan, dan solusi pertanian tanpa bakar harus terus diperkuat,” tegas Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Palangka Raya itu.
Subandi juga mendorong adanya peningkatan anggaran untuk patroli wilayah rawan karhutla serta penguatan deteksi dini lewat kolaborasi lintas sektor, termasuk partisipasi aktif masyarakat.
“Kesadaran menjaga lingkungan harus dibangun sebagai tanggung jawab bersama. Komitmen ini tidak bisa berhenti di tataran wacana, tapi harus diwujudkan melalui aksi nyata,” tambahnya.
Melalui pendekatan ini, ia berharap Palangka Raya bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menanggulangi karhutla melalui cara yang lebih partisipatif, preventif, dan berkelanjutan. (hma/ans)
Editor : Rohansyah