Pemerintah pusat tengah gencar mensosialisasikan rencana pembangunan sekolah rakyat sebagai upaya memberikan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Namun, wacana ini mendapatkan beragam tanggapan. Salah satunya dari kalangan legislatif di Kota Palangka Raya.
Salah satu program unggulan wali kota ialah realisasi pembangunan pasar modern. Menurut Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Tantawi Jauhari sudah seharusnya Pemko Palangka Raya memiliki persiapan matang untuk merealisasikan program tersebut.
Berdasarkan data yang diperoleh Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery dari Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, saat ini kota cantik-julukan Kota Palangka Raya mengalami kondisi deflasi.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana mengubah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari zonasi menjadi berbasis domisili mulai tahun ajaran mendatang. Kebijakan ini diprediksi membawa dampak signifikan bagi sekolah maupun orang tua siswa.
Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, Anna Agustina Elsye, mendorong pemerintah memberikan perhatian terhadap persiapan generasi penerus menghadapi tantangan global. Dia menyoroti urgensi memberikan perhatian khusus kepada anak-anak sejak usia dini, termasuk balita, dengan penekanan pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Wakil Ketua I Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palangka Raya, Ruselita, mendorong peran pos pelayanan terpadu (posyandu) di Kota Cantik, khususnya peran para kader, untuk lebih efektif dalam membantu pemerintah dalam pencegahan dan pengurangan angka stunting.
