PALANGKA RAYA-Pengamat ekonomi, Benius, M.M., Ph.D., menilai, orientasi pembangunan yang diarahkan pada sektor produktif merupakan langkah strategis untuk mendorong transformasi ekonomi daerah dari pola konsumtif menjadi lebih berkelanjutan.
“Arah kebijakan ini sudah tepat karena mendorong basis ekonomi yang lebih produktif. Tapi dalam kondisi fiskal terbatas, pelaksanaannya harus selektif dan berbasis prioritas,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah pada 2027. Tiga sektor utama menjadi fokus utama, yakni produktivitas, investasi, dan industri.
Arah kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Agustiar Sabran saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Aula Jayang Tingang, pertengahan Maret 2026.
Benius menekankan, setiap program pembangunan harus mampu menghasilkan efek berganda (multiplier effect), baik dalam bentuk peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, maupun penguatan daya saing daerah.
Menurutnya, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, serta inovasi pembiayaan melalui skema kemitraan publik-swasta menjadi kunci agar kebijakan tersebut tetap realistis dan berjalan efektif.
Di sisi lain, kebijakan pemerintah pusat seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap anggaran besar dinilai berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah. Meski demikian, hal itu tidak serta-merta melemahkan strategi ekonomi daerah.
“Ini justru menuntut adanya penyesuaian strategi. Pembangunan tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada APBD. Pemerintah daerah harus lebih agresif menggandeng sektor swasta, BUMN, hingga investor asing,” jelasnya.
Ia menambahkan, melalui skema investasi langsung maupun kemitraan, agenda produktivitas daerah tetap bisa berjalan berdampingan dengan program-program sosial dari pemerintah pusat.
Terkait target peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur menuju 2027, Benius mengingatkan agar pemerintah daerah bersikap realistis. Tanpa inovasi pembiayaan, target tersebut berisiko terlalu ambisius di tengah keterbatasan anggaran.
“Yang penting adalah fokus pada infrastruktur yang langsung mendukung produktivitas, seperti jalan ke kawasan perkebunan, pelabuhan ekspor, dan digitalisasi layanan publik. Ini akan lebih cepat menarik investasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar pemerintah memprioritaskan sektor-sektor yang mampu memberikan dampak ekonomi cepat dan signifikan bagi masyarakat. Dalam hal ini, sektor pertanian dan perkebunan tetap menjadi tulang punggung, khususnya komoditas sawit dan kakao.
Selain itu, sektor perikanan terutama komoditas udang, dinilai memiliki potensi ekspor tinggi dengan nilai tambah yang besar apabila didukung industri pengolahan.
“Kalau diarahkan ke hilirisasi, sektor-sektor ini bisa jadi motor pertumbuhan yang cepat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah,” katanya.
Mengenai strategi hilirisasi komoditas unggulan, Benius menilai langkah tersebut sudah tepat. Namun, ia mengingatkan bahwa hilirisasi membutuhkan dukungan kebijakan yang komprehensif agar benar-benar optimal.
“Hilirisasi tidak bisa berdiri sendiri. Harus didukung insentif fiskal, kemudahan perizinan, penguatan riset dan teknologi, serta infrastruktur logistik. Kalau tidak, dampaknya tidak akan maksimal,” ujarnya.
Secara keseluruhan, ia menyimpulkan bahwa arah kebijakan ekonomi Kalteng menuju 2027 memiliki fondasi yang kuat. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keterbatasan fiskal secara kreatif, menentukan prioritas pembangunan yang tepat, serta memperkuat ekosistem hilirisasi.
“Kalau ini bisa dijalankan, maka target 2027 bukan hanya realistis, tetapi juga bisa menjadi momentum transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (ovi/ala)
Editor : Ayu Oktaviana