KALTENGPOS.JAWAPOS.COM-Meningkatnya jumlah pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi tanpa memiliki kebun sendiri dinilai mulai menjadi tantangan baru bagi keberlanjutan industri sawit nasional.
Di tengah meningkatnya tuntutan pasar global terhadap transparansi dan keterlacakan rantai pasok, model bisnis tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas pasokan bahan baku hingga tata niaga sawit yang selama ini telah terbangun.
Hal tersebut disampaikan Peneliti Ekonomi dan Manajemen Sawit Universitas Pamulang (Unpam) sekaligus Pemimpin Redaksi Kabar SDGs, Dr. Veritia, dalam tulisannya mengenai perkembangan industri sawit Indonesia.
Menurutnya, industri sawit nasional selama ini berkembang sebagai sebuah ekosistem yang saling terintegrasi, mulai dari sektor hulu hingga hilir.
Rantai pasok tersebut melibatkan perusahaan perkebunan, petani plasma, petani swadaya, pemasok tandan buah segar (TBS), pabrik kelapa sawit, refinery, hingga eksportir yang memasok kebutuhan pasar internasional.
Ia menjelaskan, keberadaan lebih dari 1.200 pabrik kelapa sawit dan puluhan refinery telah menjadi tulang punggung industri sawit nasional. Namun, munculnya PKS tanpa kebun memunculkan dinamika baru berupa persaingan memperoleh bahan baku di tingkat lapangan.
Persaingan tersebut dinilai tidak hanya memengaruhi hubungan kemitraan antara kebun dan pabrik, tetapi juga berpotensi mengganggu kontrak pasokan jangka panjang yang selama ini menjadi fondasi stabilitas industri.
Di sejumlah sentra perkebunan sawit, fenomena meningkatnya perdagangan berondolan secara terpisah dari tandan buah segar juga menjadi perhatian.
Praktik tersebut mengubah fungsi berondolan yang sebelumnya merupakan bagian dari tandan buah menjadi komoditas tersendiri dalam rantai perdagangan.
.
.
Menurut Dr. Veritia, kondisi tersebut berpotensi memicu berbagai persoalan sosial, mulai dari meningkatnya kehilangan hasil panen hingga dugaan pencurian buah sawit yang dilakukan secara lebih terorganisasi.
Selain berdampak pada aspek sosial, perubahan pola pasokan bahan baku juga dinilai dapat memengaruhi kinerja operasional pabrik kelapa sawit konvensional. Banyak pabrik menerima TBS dengan komposisi berondolan yang berkurang sehingga menurunkan rendemen minyak atau oil extraction rate (OER).
Akibatnya, efisiensi pengolahan menjadi menurun dan produktivitas pabrik ikut terdampak.
"Persoalan ini bukan sekadar kompetisi usaha, tetapi menyangkut keberlanjutan ekosistem sawit nasional yang selama ini dibangun melalui kemitraan dan tata niaga yang relatif tertata," tulis Dr. Veritia.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa pasar global kini semakin menuntut sistem rantai pasok yang transparan dan dapat ditelusuri hingga ke tingkat kebun (Traceability to Plantation).
Berbagai standar keberlanjutan, seperti ISPO, RSPO, hingga European Union Deforestation Regulation (EUDR), menjadi acuan yang harus dipenuhi pelaku industri sawit Indonesia.
Karena itu, Dr. Veritia menilai diperlukan penguatan pengawasan dan penataan tata niaga agar seluruh pelaku usaha berjalan dalam koridor yang sama.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kredibilitas sekaligus meningkatkan daya saing industri sawit Indonesia di pasar internasional yang semakin mengedepankan prinsip keberlanjutan.(*)
Editor : Agus Pramono