KASONGAN-Krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Katingan memantik reaksi keras dari pihak legislatif. Di sisi lain BPBD Katingan tak punya alokasi anggaran untuk pendistribusian air bersih.
Anggota DPRD Kabupaten Katingan H Fahmi Fauzi sejak awal, mendesak Pemkab Katingan untuk segera mengambil langkah konkret guna mengatasi persoalan distribusi air yang kian meluas.
Fahmi menegaskan bahwa gangguan layanan PDAM bukan lagi skala kecil, melainkan sudah menjalar ke berbagai kecamatan.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, keluhan warga terus mengalir dari wilayah Kasongan, Kereng Pangi, Tumbang Samba, Tasik Payawan, hingga Mendawai, dan daerah lainnya yang menggunakan PDAM.
"Masalah PDAM ini tidak hanya di Kasongan. Banyak unit yang juga bermasalah. Kita minta segera direspons keluhan orang banyak ini," tegas Fahmi seraya menyebutkan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditunda-tunda.
Di sisi lain, upaya darurat telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Katingan melalui pendistribusian air bersih. Namun, langkah ini terganjal persoalan klasik, yaitu ketiadaan anggaran.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Katingan Markus mengungkapkan, pihaknya tidak memiliki alokasi anggaran operasional khusus untuk pelayanan distribusi air bersih kepada warga.
"Untuk melayani warga, mau tidak mau kami menggunakan uang pribadi. Karena memang tidak ada anggaran lain yang bisa digunakan," ungkap Markus.
Dia juga tidak menampik adanya inisiatif warga yang memberikan uang lelah kepada petugas di lapangan. Uang tersebut, menurutnya, langsung digunakan untuk menyambung biaya operasional armada.
"Kami tidak pernah meminta. Tapi kadang ada warga memberikan bantuan kepada petugas secara sukarela, dan itu kami gunakan untuk membantu operasional di lapangan," imbuhnya.
Meski dalam keterbatasan, BPBD tetap membuka diri bagi warga yang membutuhkan pasokan air. Markus mempersilahkan masyarakat untuk menghubungi pihak BPBD secara langsung.
Selain itu, dia juga mengajak kolaborasi dari berbagai pihak seperti TNI, PMI, maupun organisasi relawan lainnya.
"Di tempat kami ada sumber air. Silakan bagi relawan lain yang ingin mengambil sumber air di BPBD untuk disalurkan kembali kepada masyarakat," pungkasnya.
Banyaknya sorotan publik terhadap pelayanan PDAM Kabupaten Katingan. Kini membuat Direktur PDAM periode 2022–2026 Lery Bungas mengundurkan diri, sebelum berakhir masa jabatan. Surat pengunduran diri, ditunjukkan langsung kepada Bupati Katingan Saiful tanggal 6 Februari 2026.
Sementara terkait persoalan hukum yang terjadi di tubuh perusahaan plat merah itu sendiri, kini masih bergulir di Kejaksaan Negeri Katingan. Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Gatot Haryono SH MH melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Robi Kurnia Wijaya SH MH ketika dikonfirmasi menjelaskan, penanganan terhadap dugaan korupsi pada perkara pengelolaan keuangan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2023–2024 di PDAM Katingan, masih dalam proses.
"Kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, kurang lebih 30 orang. Doakan saja, dalam waktu dekat akan ada penetapan tersangka," pungkasnya. (eri/ala)
Editor : Ayu Oktaviana