Di tengah musim kering, risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai menunjukkan tren peningkatan, terutama di wilayah-wilayah yang dikenal memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran.
Fenomena ini tidak datang tiba-tiba. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim, Multazam, menuturkan bahwa pihaknya telah mengamati lonjakan potensi kebakaran sejak dasarian ketiga bulan Juli.
“Memang harapan kita tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Namun, data yang kami kumpulkan menunjukkan gejala peningkatan di beberapa kawasan rawan. Risiko mulai meningkat,” ujar Multazam, Jumat (25/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa tantangan utama dalam penanganan karhutla di Kotim terletak pada luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau tim pemadam.
Untuk memperkuat respons di lapangan, BPBD mendapat dukungan dari Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah melalui pembentukan delapan pos lapangan. Pos-pos ini diperkuat oleh Tim Masyarakat Peduli Api (MPA) yang telah mendapat pelatihan khusus.
“Tim terbagi dua, ada yang berasal dari kelompok MPA terlatih, dan ada pula perwakilan desa. Meskipun berjalan secara paralel, tujuannya tetap sama: membangun kesiapsiagaan,” jelasnya.
Sejumlah kecamatan di bagian selatan Kotim disebut sebagai zona merah karhutla. Beberapa daerah dengan tingkat risiko tertinggi antara lain Ujung Pandaran Kecamatan Teluk Sampit, Mentaya Hilir Selatan, Pulau Hanaut, Mentaya Hilir Utara, Seranau, Kotabesi, dan Cempaka Mulia Timur.
“Kalau kita petakan berdasarkan arah, wilayah selatan itu memang paling tinggi kerawanannya,” katanya.
Meski potensi ancaman meningkat, ada perkembangan positif yang disorot BPBD: keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dinilai lebih cepat dan proaktif.
Respons langsung terhadap kemunculan asap, bahkan yang hanya berasal dari pembakaran sampah, menjadi kebiasaan baru di beberapa desa.
“Begitu ada asap, warga langsung turun cek ke lapangan. Bahkan ketika hanya melihat tumpukan daun dibakar, mereka tidak segan menegur pelakunya dengan cara yang humanis,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa penanggulangan bencana, khususnya karhutla, tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat menjadi penentu utama keberhasilan pengendalian.
“Kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Dan itu sangat kita harapkan, karena menghadapi bencana tidak bisa sepihak. Perlu kolaborasi seluruh elemen, termasuk masyarakat,” pungkasnya.(mif/ram)
