SAMPIT – Fenomena boti atau lelaki yang menyerupai perempuan belakangan ramai diperbincangkan. Hal itu mendapat perhatian serius dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terlebih lagi ada laporan fenomena itu masuk ke dunia sekolah.
Terkait itu, pemerintah mulai menyiapkan langkah penanganan lintas instansi hingga evaluasi pendidikan karakter di sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kotim Yolanda Lonita Fenisia mengatakan pihaknya saat ini tengah menyusun tahapan penanganan terhadap fenomena yang disebut muncul di kalangan pelajar tersebut.
“Kita menyiapkan terkait tahapan bagaimana untuk penanganan fenomena yang ada di dunia pendidikan,” ujarnya, Senin (25/5/2026).
Menurut Yolanda, penanganan itu nantinya tidak dilakukan sendiri oleh Dinas Pendidikan.
Sejumlah instansi hingga tokoh masyarakat akan dilibatkan untuk mencari formulasi yang tepat.
“Di situ kita akan berkoordinasi mungkin nanti dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), dinas kesehatan, dan tokoh masyarakat,” katanya.
Selain itu, Disdik Kotim juga mulai mempertimbangkan peninjauan ulang terhadap kurikulum pembelajaran karakter siswa sebagai langkah pencegahan.
“Mungkin juga dari kami Dinas Pendidikan akan meninjau kembali bagaimana terkait kurikulum pembelajaran karakter siswa,” jelasnya.
Meski demikian, Yolanda mengakui hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait definisi maupun indikator perilaku yang disebut sebagai boti di lingkungan pendidikan.
Istilah tersebut umumnya mengarah pada perilaku laki-laki yang dianggap menyerupai perempuan.
“Sesuai dengan surat yang disampaikan dari anak-anak, mereka mencerminkan perilaku boti itu lebih mengarah kepada anak laki-laki yang berperilaku ke arah keperempuanan, lebih gemulai,” ujarnya.
Yolanda juga menyebut pihaknya belum menerima laporan resmi terkait fenomena tersebut di satuan pendidikan tingkat SD dan SMP di bawah kewenangan kabupaten.
“Kalau sampai sekarang memang kita belum menerima laporan secara resmi untuk fenomena yang ada di satuan pendidikan,” katanya.
Meski mayoritas isu disebut muncul di lingkungan SMA dan SMK yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, Disdik Kotim memastikan tetap akan terlibat dalam koordinasi penanganan.
“Walaupun itu ranahnya ada di provinsi, kami di sini juga memiliki peran untuk saling berkoordinasi bagaimana kemajuan pendidikan yang ada di Kotim ini,” tegasnya.
Ia menambahkan, sesuai arahan pimpinan daerah, tindak lanjut terkait fenomena tersebut ditargetkan mulai berjalan paling lambat tahun depan.
“Sesuai dengan arahan pimpinan, tahun depan itu sudah ada tindak lanjut yang harus bisa dilakukan,” pungkasnya. (*)
Editor : Ayu Oktaviana