Kedua pasangan calon (paslon) memiliki kekuatan dari berbagai lini. Shalahuddin–Felix mengusung semangat meneruskan program pasangan sebelumnya, Gogo Purman Jaya–Hendro Nakalelo. Sementara Jimmy Carter-Inriaty melanjutkan perjuangan dari Ahmad Gunadi-Sastra Jaya yang sebelumnya juga tampil dalam kontestasi politik Barito Utara.
Dr. Farid Zaky Yopiannor, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, menyebut bahwa Pilkada adalah ajang kontestasi politik yang menonjolkan rekam jejak (track record) dan kekuatan jaringan politik.
“Shalahuddin punya karir birokrasi yang cemerlang. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalteng, dan menduduki beberapa posisi penting di pemerintahan kabupaten,” ungkapnya kepada Kalteng Pos, Selasa (3/6).
Namun, lanjut Farid, tantangan utama Shalahuddin adalah waktu yang sangat terbatas untuk membangun jembatan politik menjelang PSU. Ia harus segera membangun dukungan dari partai politik (parpol) dan simpatisan di akar rumput.
“Ia harus mampu menerjemahkan kemampuan teknokratnya ke dalam bahasa politik yang komunikatif. Selain itu, komunikasi program, kontrak politik, dan keterlibatan masyarakat adalah hal penting untuk memikat hati pemilih,” tambahnya.
Shalahuddin juga dinilai cermat dalam memilih pendamping, yaitu Felix, seorang pengusaha muda yang cukup dikenal dan memiliki popularitas di kalangan pemilih muda.
Sementara itu, Jimmy Carter dinilai lebih unggul dalam hal komunikasi dan jejaring politik. Ia adalah politisi tulen yang sudah lama berkecimpung di dunia politik lokal dan nasional.
“Jimmy dibesarkan dalam budaya partai politik. Ia saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalteng, sehingga memiliki loyalis dan jaringan politik yang kuat,” terang Farid.
Menariknya, Jimmy memilih seorang birokrat perempuan, Inriaty Karawaheni, sebagai wakilnya. Hal ini mencerminkan strategi politik inklusif sekaligus memperkuat citra pasangan yang mengedepankan kinerja dan keterwakilan gender.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Palangka Raya (UPR), Ricky Zulfauzan, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya Pilkada agar berlangsung jujur dan adil (Luberjurdil).
“Jika ada masyarakat yang bisa membuktikan adanya praktik politik uang atau intimidasi, mereka sebaiknya diberi penghargaan khusus, misalnya bebas pajak kendaraan selama 10 tahun,” tegas Ricky.
Ia juga mengkritik KPU dan Bawaslu Barito Utara yang dinilai telah kehilangan kepercayaan publik akibat proses sebelumnya yang kontroversial.
“Peran masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan tidak terjadi kecurangan kembali,” tegasnya.
Ricky berharap kedua paslon bertarung secara fair play, masyarakat memilih dengan hati nurani, dan penyelenggara pemilu tetap menjaga integritas.
“Pemerintah daerah juga harus menjamin suara rakyat dapat tersalurkan dengan aman dan kondusif,” tutupnya. (*ren/irj/nue/ala)
