PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah resmi menghentikan kebiasaan rapat di hotel. Kebijakan ini menjadi simbol komitmen baru pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Langkah efisiensi ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Kalteng dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, penghematan bukan sekadar soal biaya, tetapi bentuk tanggung jawab terhadap keuangan publik sekaligus dorongan untuk meningkatkan produktivitas aparatur.
Ia menjelaskan, beberapa kebijakan efisiensi telah diterapkan, termasuk pembatasan perjalanan dinas luar daerah, optimalisasi penggunaan fasilitas pemerintah, serta penertiban sistem keuangan berbasis digital.
Langkah ini juga menjadi strategi untuk mencegah potensi kebocoran anggaran dan memastikan setiap rupiah APBD digunakan tepat sasaran.
“Pertemuan-pertemuan di hotel sudah tidak ada. Sekarang semua kegiatan dilaksanakan di kantor pemerintahan. Ini langkah kita untuk efisiensi dan pengawasan yang lebih ketat,” tegasnya.
Selain efisiensi internal, Pemprov Kalteng juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk menerapkan pola serupa dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan daerah.
Gubernur menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas di seluruh level pemerintahan agar kepercayaan publik terhadap aparatur terus meningkat.
“Kita ingin tata kelola pemerintahan yang terbuka. Kalau semua berjalan efisien dan transparan, hasilnya akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang lebih baik,” pungkasnya. (*rif/ram)
