PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan program perbaikan infrastruktur, khususnya jalan, tetap berjalan meski terjadi penyesuaian anggaran dan pengurangan transfer ke daerah (TKD).
Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan kementerian dan balai-balai nasional agar dana infrastruktur dari pusat tetap dapat dimanfaatkan melalui mekanisme usulan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Edy saat memberikan keterangan kepada media seusai menghadiri Rapat Koordinasidan Sinkronisasi Data Desa Wilayah Timur Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (29/10/2025).
“Dari pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan disampaikan bahwa ada sekitar Rp175 triliun dana yang melekat di kementerian dan OPD, tapi tetap bisa kita usulkan melalui balai. Jadi meskipun anggarannya di balai, kita tetap mendapat manfaatnya,” ujarnya.
Edy menambahkan, Pemprov Kalteng tetap melanjutkan proyek-proyek infrastruktur secara bertahap menyesuaikan kondisifiskal dan hasil evaluasi penyerapan APBD pada triwulan IV tahun ini dan triwulan I tahun depan.
“Program tidak berhenti, hanya saja pelaksanaannya dilakukan bertahap sesuai kemampuan. Kalau penyerapan APBD bagus, dana bisa kembali disalurkan pada triwulan berikutnya,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa strategi ini menjadi langkah realistis untuk menjaga kesinambungan pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.(*rif/ram)
