PALANGKA RAYA – Kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) dinilai berpotensi memengaruhi kinerja aparatur sipil negara (ASN). Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, menyebut dampak tersebut hampir tidak terelakkan meski besaran pengaruhnya belum dapat diukur secara pasti.
“Pemotongan TPP hampir bisa dipastikan berdampak pada kinerja. Seberapa besar dampaknya memang belum bisa kita ukur, tapi pasti ada pengaruhnya,” ujarnya, Rabu (28/1).
Ia menjelaskan perubahan kebijakan di tengah jalan tentu menimbulkan penyesuaian psikologis dan ekonomi bagi pegawai. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi semangat kerja ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Sudarsono juga menegaskan bahwa dampak pemotongan TPP tidak hanya dirasakan oleh sektor tertentu, melainkan hampir seluruh sektor pemerintahan. Hal ini karena TPP diberlakukan secara menyeluruh bagi pegawai pemerintah di berbagai bidang.
“Hampir semua sektor terdampak. Tidak ada yang paling dominan karena TPP itu berlaku untuk semua,” tegasnya.
Ia menyebut tenaga pendidik hingga pegawai pemerintah lainnya sama-sama merasakan dampak kebijakan tersebut.
Lebih lanjut, Sudarsono menilai penurunan penghasilan tambahan itu berpotensi berimplikasi pada kinerja secara keseluruhan jika tidak disertai kebijakan penyeimbang.
Ia berharap kebijakan fiskal yang diambil tetap memperhatikan aspek kesejahteraan pegawai dan dampaknya terhadap kinerja birokrasi.
Dengan demikian, tujuan efisiensi anggaran dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (afa)
Editor : Ayu Oktaviana