PALANGKA RAYA – Pelaksanaan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selama sepekan terakhir dinilai berjalan cukup baik, meski masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden, menyampaikan bahwa secara umum kebijakan tersebut telah dijalankan sesuai arahan, disertai pengawasan dari inspektorat dan evaluasi berkala.
“WFH sudah dijalankan dengan baik. Pemerintah provinsi juga melakukan pengawasan, dan evaluasi akan terlihat di awal bulan berikutnya,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
Dari hasil pemantauan langsung ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), pelaksanaan WFH dinilai cukup efektif, terutama dalam hal pembagian tugas. Namun, Linae mengakui masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, salah satunya terkait optimalisasi efisiensi.
“Kita berharap melalui WFH ini juga terjadi efisiensi energi seperti listrik dan lainnya. Ini masih berproses,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak berlaku untuk seluruh ASN. Layanan publik tetap diwajibkan berjalan secara langsung di kantor, sementara penerapan WFH hanya diberlakukan bagi ASN tertentu sesuai aturan yang telah ditetapkan.
Selain itu, pejabat eselon II diwajibkan tetap berada di kantor untuk memastikan koordinasi dan pelayanan tetap berjalan optimal, didukung oleh aparatur lain sesuai kebutuhan.
Terkait pengawasan, Pemprov Kalteng menerapkan sistem absensi baik melalui aplikasi maupun manual, serta pengaturan persentase kehadiran oleh masing-masing kepala OPD.
“WFH bukan berarti tidak bekerja. ASN tetap harus standby dan siap dipanggil sewaktu-waktu oleh pimpinan,” tegasnya.
Pemprov Kalteng menilai evaluasi awal ini menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan ke depan, agar pelaksanaan WFH dapat berjalan lebih efektif tanpa mengganggu kinerja pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. (*)
Editor : Ayu Oktaviana