PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/142/2026 yang berlaku sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.
Selain pemerintah provinsi, beberapa kabupaten dan kota juga telah menetapkan status serupa sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran selama musim kemarau.
Baca Juga: Hampir Sepekan Karhutla di Eka Bahurui Kotim Tak Kunjung Padam, Helikopter Waterbombing Dikerahkan
"Saat ini status siaga darurat juga telah ditetapkan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, dan Kota Palangka Raya. Penetapan status ini menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi, pengerahan personel, serta pelaksanaan langkah-langkah penanganan di lapangan,"kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib.
Berdasarkan data Posko PDB Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah per 4 Juli 2026 pukul 18.00 WIB, jumlah titik panas (hotspot) yang terdeteksi mencapai 2.074 titik, dengan total 353 kejadian karhutla di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Sementara luas lahan terbakar berdasarkan laporan lapangan kabupaten dan kota tercatat mencapai 527,30 hektare, sedangkan hasil analisis citra satelit menunjukkan luasan terdampak mencapai 2.915,11 hektare.
"Data ini menunjukkan bahwa ancaman karhutla masih perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Karena itu, upaya pencegahan dan penanganan terus kami lakukan secara terpadu bersama seluruh stakeholder," katanya.
Baca Juga: Awal Juli 2026, Karhutla di Kotim Membakar Hampir 11 Hektare Lahan
Toyib mengungkapkan, berdasarkan jumlah kejadian kebakaran, Kota Palangka Raya menjadi wilayah dengan kasus karhutla terbanyak, yakni mencapai 153 kejadian, disusul Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 57 kejadian, dan Kabupaten Barito Utara sebanyak 45 kejadian.
"Palangka Raya masih menjadi daerah dengan jumlah kejadian terbanyak, sementara beberapa kabupaten lainnya juga menunjukkan peningkatan aktivitas karhutla yang perlu diwaspadai bersama," ujarnya.
Sementara itu, jika dilihat dari luas lahan terbakar, Kabupaten Kotawaringin Timur menempati posisi tertinggi dengan luasan mencapai 133,2 hektare, disusul Kabupaten Sukamara seluas 124,4 hektare, serta Kota Palangka Raya dengan luas lahan terbakar mencapai 81,56 hektare.
"Luasan kebakaran tidak selalu sebanding dengan jumlah kejadian. Ada daerah dengan jumlah kejadian sedikit tetapi luasan lahan terbakar cukup besar, sehingga penanganannya membutuhkan perhatian khusus," jelas Toyib.
Adapun dari sisi jumlah hotspot, Kabupaten Katingan menjadi wilayah dengan titik panas terbanyak, yakni mencapai 305 hotspot, disusul Kabupaten Kapuas sebanyak 272 hotspot, dan Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 271 hotspot.
"Hotspot menjadi salah satu indikator penting untuk melakukan deteksi dini. Oleh karena itu, kami terus melakukan pemantauan secara intensif melalui patroli udara dan sistem pemantauan satelit," katanya.
Baca Juga: Kemarau Panjang Mengintai, Pemko Palangka Raya Sudah Aktifkan 21 Pos Lapangan untuk Pantau Karhutla
Untuk mendukung upaya penanggulangan karhutla, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada periode 15 hingga 30 Juni 2026. Selain itu, pemerintah daerah juga tengah mempersiapkan pelaksanaan operasi water bombing apabila kondisi kebakaran semakin meluas.
"Pelaksanaan OMC merupakan salah satu upaya mitigasi yang telah dilakukan. Selain itu, kami juga terus melakukan evaluasi untuk kesiapan operasi water bombing apabila diperlukan," ungkapnya.
Saat ini, salah satu fokus utama penanganan berada di wilayah Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, yang memasuki hari keempat operasi pemadaman gabungan pada Minggu (5/7/2026). Tim gabungan dari BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah, Manggala Agni, BPBD kabupaten, Dinas Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta unsur terkait lainnya terus melakukan upaya pemadaman di lokasi tersebut.
"Pemadaman di Tumbang Nusa masih terus dilakukan secara terpadu. Seluruh personel gabungan dikerahkan untuk mencegah api meluas, terutama di kawasan lahan gambut yang cukup sulit dipadamkan," ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada pemerintah dan aparat di lapangan, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan selama musim kemarau.
"Kami mengimbau seluruh masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pencegahan merupakan langkah paling efektif agar target mewujudkan Kalimantan Tengah bebas kabut asap pada tahun 2026 dapat tercapai," pungkasnya.(*)
Editor : Ayu Oktaviana