PALANGKA RAYA – Kemarau panjang yang melanda Kalteng mulai memunculkan kekhawatiran terhadap ketersediaan air.
Sejumlah sungai besar yang selama ini menjadi sumber air masyarakat disebut mulai mengalami penyusutan debit.
Kondisi tersebut dinilai menjadi tanda bahwa ketahanan lingkungan Kalteng menghadapi musim kering semakin rentan.
Baca Juga: DPRD Kota Palangka Raya Suplai 10 Ribu Liter Air untuk Satgas Karhutla
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng, Janang Firman Palanungkai, mengatakan kemarau memang tidak terlepas dari faktor alam seperti El Nino.
Namun, menurutnya, dampak kemarau seharusnya tidak akan terlalu berat apabila daya dukung dan daya tampung lingkungan masih terjaga dengan baik.
“Kalau secara aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan kita bagus, tata kelola lingkungan hidup kita juga bagus, wilayah-wilayah serapan air terkondisikan dan ditata dengan baik, seharusnya dampaknya tidak akan semasif ini,” jelasnya, Kamis (17/9/2026).
Ia menilai persoalan yang dihadapi Kalteng saat ini tidak hanya berkaitan dengan panjangnya musim kemarau. Kondisi tersebut juga memperlihatkan persoalan tata kelola lingkungan yang berlangsung dalam jangka panjang.
Janang menyoroti tingginya tekanan terhadap kawasan hutan dan lahan. Berdasarkan data yang disampaikannya, pada 2025 Kalteng mengalami deforestasi sekitar 3.900 hektare.
Baca Juga: Krisis Air Melanda, Pemuda Tani Kotim Kerahkan Armada Distribusi ke Pelosok
Kondisi itu, kata dia, belum memperhitungkan perubahan tutupan hutan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
Tekanan terhadap lingkungan juga terjadi di kawasan gambut. Menurutnya, banyak kawasan gambut terdampak kekeringan akibat kanalisasi yang berkaitan dengan aktivitas perkebunan sawit maupun tanaman industri.
Kondisi tersebut katanya, membuat kemampuan gambut dalam menyimpan air semakin berkurang. Ketika musim kemarau berlangsung panjang, kawasan yang seharusnya berfungsi sebagai penyimpan air justru lebih rentan mengering.
“Ini yang kemudian menjadikan kita semakin susah saat ini dikarenakan kondisi kemarau yang cukup panjang,” tuturnya.
Ia juga menyinggung aktivitas penggarapan lahan untuk program food estate pada periode 2020 hingga 2023 yang menurutnya turut perlu dilihat dalam evaluasi tata kelola lingkungan Kalteng.
Baca Juga: Petani Kalteng Kesulitan Air, Pemerintah Siapkan Pompa dan Perpipaan
Direktur Walhi itu mengatakan kondisi yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah mulai surutnya sejumlah sungai besar di Kalteng. Sungai-sungai tersebut selama ini menjadi salah satu penyangga ketersediaan air bagi masyarakat dan berbagai aktivitas di daerah.
Ia menyebut Sungai Barito, Kapuas, Kahayan, Katingan hingga Mentaya mulai mengalami kondisi yang mengkhawatirkan akibat kemarau panjang.
“Sudah ada beberapa informasi bahwa di beberapa daerah terancam kekeringan, bahkan kesulitan air. Ini ditandai dengan surutnya beberapa sungai besar kita,” jelasnya.
Menurutnya, apabila sungai-sungai besar yang selama ini menjadi tempat penampungan air dalam jumlah besar ikut mengalami penyusutan, pemerintah perlu melihat kondisi tersebut sebagai peringatan serius.
Sebab, persoalan air tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga. Kekurangan air juga dapat berdampak terhadap kesehatan, pertanian, aktivitas ekonomi hingga kondisi lingkungan.
“Ini sangat berbahaya. Sungai-sungai besar yang selama ini menjadi tempat penampungan air yang besar juga mengalami hampir mengalami kekeringan,” tegasnya.
Baca Juga: Pemkab Lamandau Bersama KNPI Salurkan 60.000 Liter Air Bersih
Ia menilai langkah pemerintah mendistribusikan air bersih kepada masyarakat terdampak memang diperlukan, tetapi tidak cukup jika dijadikan satu-satunya respons menghadapi kemarau panjang.
Menurut Janang, distribusi air bersih memiliki keterbatasan, terutama jika wilayah yang mengalami kekurangan air semakin luas. Tidak semua daerah juga dapat dijangkau dengan pola distribusi yang sama.
“Kalau responsnya hanya melakukan distribusi air bersih, kami rasa ini tidak cukup. Akan ada daerah yang juga mungkin tidak terdistribusi secara merata,” katanya.
Karena itu, pemerintah diminta bergerak lebih jauh dengan mengidentifikasi kawasan-kawasan yang memiliki fungsi penting sebagai sumber dan penyimpan air. Kawasan tersebut harus dipastikan tetap terjaga agar mampu menjadi cadangan ketika musim kemarau datang.
Pemerintah lanjutnya, perlu menyiapkan langkah antisipasi hingga tingkat desa. Salah satunya dengan membangun sumber air cadangan seperti sumur bor di wilayah yang memang membutuhkan, disertai pemetaan lokasi dan kebutuhan air masyarakat.
Baca Juga: Kemarau dan Karhutla Berdampak Kepada Hasil Panen dan Pendapatan Petani di Sampit
“Pemerintah harus bergerak cepat. Bahkan mungkin menginstruksikan sampai ke tingkat desa, sampai tingkat RT juga harus bergerak semua,” ucapnya.
Menurutnya, langkah tersebut penting karena persoalan kekeringan dapat memicu berbagai persoalan baru apabila tidak diantisipasi sejak awal.
Kalteng saat ini, lanjutnya, sudah menghadapi persoalan kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Jangan sampai masyarakat kembali menghadapi persoalan lain berupa keterbatasan air bersih.
“Kelangkaan air, kekeringan ini mengakibatkan banyak hal dan berdampak pada kesehatan kita. Saat ini kita sudah terdampak oleh kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan, jangan sampai air juga kita tidak tercukupi,” katanya.(*)
Editor : Ayu Oktaviana