JAKARTA – Pemerintah melalui Airlangga Hartarto memastikan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) akan segera diumumkan sebelum akhir Maret 2026. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah strategis untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan harga energi global.
“Akan diumumkan sebelum akhir bulan,” ujar Airlangga saat ditemui di Jakarta, Jumat (27/3/2026).
WFH Setiap Jumat, ASN Jadi Sasaran Utama
Pemerintah merancang skema WFH berlaku satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat. Kebijakan ini akan diterapkan bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk PNS dan PPPK. Sementara untuk sektor swasta, pemerintah hanya memberikan imbauan.
Langkah ini diambil sebagai respons atas kenaikan harga minyak dunia yang dipicu ketegangan geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah.
Di sisi lain, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa keputusan terkait WFH telah final dan tinggal menunggu pengumuman resmi.
“Sudah diputuskan, nanti diumumkan,” ujarnya.
Pemerintah memperkirakan kebijakan ini berpotensi menekan konsumsi BBM hingga 20 persen. Namun, Purbaya menilai dampaknya tidak hanya pada penghematan energi, tetapi juga terhadap pergerakan ekonomi.
“Hematnya mungkin bukan hanya di BBM, tapi ekonomi bisa lebih aktif, konsumsi naik, pajak juga meningkat,” jelasnya.
Dengan kata lain, kebijakan ini diharapkan tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
DPR Usul WFH Digelar Hari Rabu
Meski demikian, wacana penetapan WFH setiap Jumat menuai kritik. Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, mengusulkan agar WFH diterapkan pada hari Rabu.
Menurutnya, jika dilakukan pada Jumat, kebijakan tersebut berpotensi disalahartikan sebagai “libur panjang” oleh masyarakat, sehingga justru mendorong aktivitas wisata dan meningkatkan konsumsi BBM.
“Kalau WFH hari Jumat, publik bisa menganggap itu libur panjang,” ujarnya.
Ia menilai hari Rabu lebih ideal karena berada di tengah pekan, sehingga kecil kemungkinan dimanfaatkan untuk memperpanjang libur.
Selain itu, DPR juga mengingatkan agar kebijakan WFH diiringi dengan kesiapan sektor lain, seperti distribusi logistik dan ketersediaan bahan pokok, agar tidak menimbulkan dampak negatif di masyarakat.
Kebijakan WFH ini dinilai sebagai langkah adaptif pemerintah menghadapi dinamika global. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada pola perilaku masyarakat dalam memaknai kebijakan tersebut.(jpc)
Editor : Ayu Oktaviana