
Oleh: Syaiful Fatony, SH
KALTENGPOS.JAWAPOS.COM - Sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini masih didominasi oleh pendekatan penghukuman (retributive justice). Setiap tindak pidana hampir selalu diproses melalui mekanisme formal mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan.
Pola tersebut secara tidak langsung membentuk paradigma bahwa keadilan hanya dapat diwujudkan melalui pemberian hukuman kepada pelaku. Padahal, dalam praktiknya, pendekatan tersebut tidak selalu mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
Korban sering kali tidak memperoleh pemulihan yang memadai, pelaku tidak benar-benar menyadari dampak perbuatannya, dan masyarakat justru menjadi pihak yang ikut menanggung berbagai dampak sosial dari sistem peradilan pidana yang terlalu represif.
Kondisi tersebut terlihat dari berbagai persoalan yang hingga kini masih menjadi problem klasik dalam sistem peradilan pidana Indonesia, seperti penumpukan perkara, lambatnya proses penegakan hukum, hingga overkapasitas lembaga pemasyarakatan.
Penjara yang seharusnya menjadi wadah pembinaan justru sering kali berubah menjadi ruang yang memperburuk kondisi sosial narapidana.
Tidak sedikit pelaku tindak pidana ringan yang setelah menjalani pidana justru semakin dekat dengan lingkungan kriminal.
Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan penghukuman semata tidak selalu efektif dalam menciptakan ketertiban maupun keadilan sosial.
Dalam situasi tersebut, konsep restorative justice hadir sebagai pendekatan baru yang dianggap lebih humanis dan progresif. Konsep ini berkembang dari pemikiran bahwa tindak pidana bukan hanya pelanggaran terhadap negara, melainkan juga konflik sosial yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, dan masyarakat.
Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial, pemenuhan hak korban, dan tanggung jawab moral pelaku atas perbuatannya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




