SAMPIT – Isu alat berat yang tak terpakai menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, alat berat yang diberikan di tiap kecamatan itu justru tidak terpakai bahkan ada yang mengalami kerusakan.
Hal itupun menjadi sorotan lantaran pengadaannya yang memakan dana miliaran rupiah.
Terkait itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berencana mengevaluasi total pemanfaatan alat berat di kecamatan-kecamatan. Beberapa alat diketahui tidak berfungsi maksimal, khususnya di wilayah dengan akses sulit seperti Pulau Hanaut.
Bupati Kotim, Halikinnor, menjelaskan bahwa meski sebagian besar alat sudah memberikan manfaat, tetap ada wilayah yang belum optimal dalam penggunaan.
“Contohnya di Pulau Hanaut. Di sana belum maksimal karena terkendala mobilisasi. Tidak ada jalur darat, jadi biaya operasionalnya tinggi,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media, Rabu (14/5/2025).
Ia mengungkapkan bahwa evaluasi akan dilakukan sekitar Juli 2025. Alat berat yang tidak bisa dimanfaatkan secara efektif akan ditarik ke kabupaten untuk dialihkan pemakaiannya.
“Kalau masih dibutuhkan, tetap kita dukung. Tapi kalau tidak maksimal, akan kita tarik. Bisa dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup agar lebih berguna,” katanya.
Di sisi lain, Halikinnor menilai program pengadaan alat berat secara umum tetap berhasil di beberapa kecamatan, terbukti dari pembangunan irigasi yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Sebagian besar itu bagus. Artinya sukses sehingga irigasi juga terbangun,” tandasnya. (mif)
SAMPIT – Isu alat berat yang tak terpakai menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, alat berat yang diberikan di tiap kecamatan itu justru tidak terpakai bahkan ada yang mengalami kerusakan.
Hal itupun menjadi sorotan lantaran pengadaannya yang memakan dana miliaran rupiah.
Terkait itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berencana mengevaluasi total pemanfaatan alat berat di kecamatan-kecamatan. Beberapa alat diketahui tidak berfungsi maksimal, khususnya di wilayah dengan akses sulit seperti Pulau Hanaut.
Bupati Kotim, Halikinnor, menjelaskan bahwa meski sebagian besar alat sudah memberikan manfaat, tetap ada wilayah yang belum optimal dalam penggunaan.
“Contohnya di Pulau Hanaut. Di sana belum maksimal karena terkendala mobilisasi. Tidak ada jalur darat, jadi biaya operasionalnya tinggi,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media, Rabu (14/5/2025).
Ia mengungkapkan bahwa evaluasi akan dilakukan sekitar Juli 2025. Alat berat yang tidak bisa dimanfaatkan secara efektif akan ditarik ke kabupaten untuk dialihkan pemakaiannya.
“Kalau masih dibutuhkan, tetap kita dukung. Tapi kalau tidak maksimal, akan kita tarik. Bisa dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup agar lebih berguna,” katanya.
Di sisi lain, Halikinnor menilai program pengadaan alat berat secara umum tetap berhasil di beberapa kecamatan, terbukti dari pembangunan irigasi yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Sebagian besar itu bagus. Artinya sukses sehingga irigasi juga terbangun,” tandasnya. (mif)
