PALANGKA RAYA – Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi menanggapi hal yang sedang hangat perihal kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait pengiriman siswa bermasalah ke barak militer.
Menurutnya, program ini merupakan langkah menarik untuk diterapkan di Palangka Raya. Namun perlu beberapa kajian agar dapat terlaksana, mengingat semakin masifnya kenakalan remaja belakangan ini.
“Dari sisi positif, pendekatan ini bisa memberikan disiplin dan pembinaan karakter yang kuat melalui lingkungan yang terstruktur dan profesional,” ujarnya pada media, belum lama ini.
Meski demikian, Syaufwan menekankan, program tersebut tidak bisa serta-merta diadopsi tanpa kajian yang matang. Ia menyoroti potensi dampak negatif dari pendekatan militeristik terhadap perkembangan psikologis anak.
“Ada risiko tekanan mental dan hilangnya rasa kebebasan yang justru bisa mengganggu perkembangan sosial dan emosional mereka,” terangnya.
Di Kota Palangka Raya sendiri, belum lama ini Polresta Palangka Raya mengamankan enam remaja yang terlibat aksi tawuran di salah satu kawasan ramai. Menyikapi situasi itu, Syaufwan menilai wacana pengiriman ke barak militer bisa dipertimbangkan, namun harus selektif dan berdasarkan tingkat kenakalan yang dilakukan.
“Secara pribadi saya menganggap program ini layak dicoba dan diterapkan di Palangka Raya, tetapi harus mempertimbangkan berat-ringannya pelanggaran yang dilakukan anak-anak,” jelas legislator PAN ini.
Kendati mengapresiasi inisiatif pembinaan berbasis militer, Syaufwan menegaskan bahwa solusi jangka panjang tetap terletak pada pendidikan yang baik, pembinaan keluarga, dan pengawasan sosial yang konsisten.
“Yang paling utama adalah pendidikan, peran keluarga, dan lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak secara positif,” tutup pria berhobi sepak bola ini. (ham/ans)
