PALANGKA RAYA- Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) terus mematangkan arah pembangunan daerah lima tahun kedepan, melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Kepala Bapperida Provinsi Kalteng menjelaskan bahwa rapat konsultasi ini memiliki peran strategis, sebagai wadah diskusi dan penyelarasan awal antara perencanaan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang menjadi pedoman arah pembangunan nasional.
“Kegiatan ini menjadi wadah diskusi dalam rangka konsultasi RPJMD Provinsi Kalteng, untuk menjaga kualitas dokumen perencanaan lima tahunan kedepan, dan sebagai bahan penyelarasan awal terhadap RPJMN,” katanya saat memimpin langsung Rapat Konsultasi Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD Provinsi Kalteng Tahun 2025-2029 bersama Bangda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Ruang Rapat Kepala BAPPERIDA, Selasa (20/5).
Leonard yang juga menjabat Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng tersebut juga menekankan pentingnya kesiapan aspek pendanaan dalam mendukung seluruh program yang dirancang dalam dokumen RPJMD.
“Sebab tanpa perencanaan keuangan yang matang, tujuan pembangunan tidak akan tercapai secara optimal. Apa yang kita rumuskan dalam perencanaan ini tidak akan berjalan baik bila tidak ditopang dengan pendanaan yang baik. Dalam hal ini, kami sudah menyusun proyeksi pendanaan dari tahun 2026 hingga 2030,” pungkasnya lagi.
Menurutnya, proyeksi pendanaan tersebut disusun berdasarkan perhitungan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalteng, dengan mempertimbangkan sejumlah faktor strategis, termasuk efisiensi anggaran tahun 2025 serta berbagai dinamika fiskal yang berpotensi mempengaruhi situasi keuangan daerah dalam lima tahun ke depan.
“Langkah proaktif ini menjadi bukti keseriusan Pemprov Kalteng dalam memastikan bahwa seluruh proses perencanaan tidak hanya matang di atas kertas, tetapi juga realistis dari sisi pembiayaan dan pelaksanaan,” tambah Leoanard.
Selain itu, rapat konsultasi ini menjadi bagian dari tahapan penting dalam penyusunan RPJMD, sebelum nantinya dokumen tersebut difinalisasi dan ditetapkan sebagai arah kebijakan pembangunan daerah Kalteng selama lima tahun mendatang. (hms/nue)
Leonard : Upaya Menjaga Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan
Matangkan Penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029

PALANGKA RAYA- Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) terus mematangkan arah pembangunan daerah lima tahun kedepan, melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Kepala Bapperida Provinsi Kalteng menjelaskan bahwa rapat konsultasi ini memiliki peran strategis, sebagai wadah diskusi dan penyelarasan awal antara perencanaan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang menjadi pedoman arah pembangunan nasional.
“Kegiatan ini menjadi wadah diskusi dalam rangka konsultasi RPJMD Provinsi Kalteng, untuk menjaga kualitas dokumen perencanaan lima tahunan kedepan, dan sebagai bahan penyelarasan awal terhadap RPJMN,” katanya saat memimpin langsung Rapat Konsultasi Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD Provinsi Kalteng Tahun 2025-2029 bersama Bangda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Ruang Rapat Kepala BAPPERIDA, Selasa (20/5).
Leonard yang juga menjabat Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng tersebut juga menekankan pentingnya kesiapan aspek pendanaan dalam mendukung seluruh program yang dirancang dalam dokumen RPJMD.
“Sebab tanpa perencanaan keuangan yang matang, tujuan pembangunan tidak akan tercapai secara optimal. Apa yang kita rumuskan dalam perencanaan ini tidak akan berjalan baik bila tidak ditopang dengan pendanaan yang baik. Dalam hal ini, kami sudah menyusun proyeksi pendanaan dari tahun 2026 hingga 2030,” pungkasnya lagi.
Menurutnya, proyeksi pendanaan tersebut disusun berdasarkan perhitungan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalteng, dengan mempertimbangkan sejumlah faktor strategis, termasuk efisiensi anggaran tahun 2025 serta berbagai dinamika fiskal yang berpotensi mempengaruhi situasi keuangan daerah dalam lima tahun ke depan.
“Langkah proaktif ini menjadi bukti keseriusan Pemprov Kalteng dalam memastikan bahwa seluruh proses perencanaan tidak hanya matang di atas kertas, tetapi juga realistis dari sisi pembiayaan dan pelaksanaan,” tambah Leoanard.
Selain itu, rapat konsultasi ini menjadi bagian dari tahapan penting dalam penyusunan RPJMD, sebelum nantinya dokumen tersebut difinalisasi dan ditetapkan sebagai arah kebijakan pembangunan daerah Kalteng selama lima tahun mendatang. (hms/nue)