SAMPIT-Kabar menggembirakan datang untuk para aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan April telah dibayarkan kepada sekitar 80 persen ASN.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kotim, Juma’eh, Kamis (5/6).
“Awal Juni ini membawa berkah untuk ASN karena sebagian besar TPP bulan April sudah dibayarkan. Tinggal beberapa yang masih dalam proses,” kata Juma’eh yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah BKAD Kotim.
Juma’eh menjelaskan bahwa pembayaran TPP dilakukan setelah masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada BKAD.
Pengajuan tersebut harus dilengkapi dengan rekomendasi absensi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Kalau semua berkas lengkap dan absensi sudah disetujui, maka langsung kami proses pencairan melalui Bendahara Umum Daerah,” ujarnya.
Namun, ia mengakui masih ada sejumlah OPD yang belum menerima pencairan TPP, terutama dari Dinas Pendidikan.
Menurutnya, proses administrasi di sektor pendidikan relatif lebih rumit karena melibatkan banyak jenjang, dari koordinator wilayah hingga satuan pendidikan.
“Kalau OPD lain relatif cepat, tapi Disdik memang agak lambat karena kompleksnya struktur di bawahnya,” jelasnya.
Dijelaskan pula bahwa dasar perhitungan TPP ASN mengacu pada kinerja dan kehadiran pegawai yang tercatat dalam aplikasi E-Kinerja dan I-Personal.
E-Kinerja digunakan untuk menentukan besaran TPP, sementara I-Personal berfungsi untuk mencatat ketidakhadiran atau keterlambatan yang berpengaruh terhadap pemotongan TPP.
Keterlambatan pembayaran di beberapa daerah juga dipengaruhi oleh kendala teknis, seperti sinyal internet di wilayah pelosok yang menyebabkan data absensi tidak langsung terbaca sistem.
Dalam kasus ini, ASN yang terdampak diperbolehkan mengajukan koreksi data, yang kemudian akan diverifikasi ulang oleh BKPSDM.
“Selama dokumen dari OPD sudah lengkap, dana TPP kami pastikan tersedia dan siap dicairkan. Kami terus mendorong kerja sama dari seluruh OPD agar pembayaran TPP bisa rampung tepat waktu,” tegas Juma’eh. (mif)
