PALANGKA RAYA-Pembangunan food estate atau lumbung pangan di Kalteng merupakan proyek strategis nasional (PNS). Program dengan konsep mengintegrasikan antara pertanian, perkebunan, dan peternakan dalam satu kawasan ini dipusatkan di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Dalam rangka menyukseskan program tersebut, putra-putri daerah terutama para generasi muda harus ikut berperan.
Begitu strategisnya program ini, Anggota DPR RI Dapil Kalteng H Agustiar Sabran sangat mengharapkan peran putra-putri daerah ikut terlibat untuk menyukseskan program pertanian tersebut. Karena menurutnya program food estate mampu menjadi penyangga pangan nasional.
Sejak awal H Agustiar Sabran memberikan dukungan penuh, setelah Presiden Joko Widodo menetapkan Kalteng sebagai salah satu lokasi pengembangan tanaman pangan untuk program lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa.
Pada kawasan food estate ini dibangun sentra pertanian secara berkesinambungan dan modern. Proses pengolahan pertanian berpola digital farming sehingga meminimalkan metode pertanian konvensional menggunakan bajak dan cangkul oleh tenaga manusia.
“Ini juga tidak semata berbicara soal padi, jagung, dan kedelai, tapi terbagi dalam beberapa klaster yang akan dikembangkan, yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, hortikultura, serta peternakan modern terintegrasi,” tutur Agustiar kepada wartawan, kemarin (18/7).
Oleh karena itu, politikus PDIP tersebut berharap adanya sistem terpadu akan memfasilitasi semua pihak yang terlibat dalam pengembangan program ini sehingga menjadi tepat guna dan berkelanjutan. Maka peran aktif masyarakat lokal melalui putra dan putri daerah dalam pengembangan food estate ini diharapkan bisa membuka peluang untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan menuju Kalteng yang makin BERKAH.
“Generasi muda yang ada harus mengembangkan potensi diri. Ini peluang yang sangat besar bagi kita, harus bahu-membahu menyukseskan program strategis ini,” ucapnya.
H Agustiar juga menaruh harapan pada pundak kepemimpinan Bupati Pulang Pisau Pudjirustaty Narang selama sisa periode jabatan 2018-2023, agar selalu bersinergi dengan pemerintah provinsi.
