PALANGKA RAYA-Seperti tahun-tahun sebelumnya, kali ini Pemprov Kalteng menyerahkan lagi hewan kurban dalam rangka Hari Raya Iduladha. Minggu (18/7) Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo menyerahkan hewan kurban dari Presiden RI Joko Widodo dan Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran serta hewan kurban pengadaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk Kabupaten Kapuas.
Wagub Kalteng H Edy Pratowo mengatakan bahwa tahun ini Pemerintah Kabupaten Kapuas mendapat bantuan sapi kurban dari Pemprov Kalteng paling banyak, termasuk bantuan sapi kurban dari Presiden RI Joko Widodo. Sapi kurban yang disalurkan ke Kapuas yakni satu sapi dari presiden, satu sapi dari gubernur, dan 54 sapi dari Pemprov Kalteng.
“Sedangkan total sapi kurban se-Kalteng yang dibagikan pada Hari Raya Kurban tahun ini sebanyak 357 ekor. Sapi bantuan dari presiden dan gubernur berjenis limosin,” ucapnya kepada media saat penyaluran sapi kurban di Kapuas, kemarin (18/7).
Wagub mengatakan, tiap provinsi menerima satu sapi bantuan presiden dengan berat 1.000 kilogram. Sedangkan sapi kurban bantuan dari Pemprov Kalteng bobotnya bervariasi, mulai dari 80-90 kilogram hingga yang berbobot 350-400 kilogram (kg). Sementara sapi limosin bantuan pemprov rata-rata memiliki bobot 950 kilogram sampai satu ton.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kalteng Nuryakin mengatakan, sapi-sapi kurban itu diserahkan oleh beberapa kepala perangkat daerah (PD) di lingkup Pemprov Kalteng ke seluruh kabupaten/kota se-Kalteng. Dimulai Minggu (18/7) hingga Senin (19/7).
“Dana bantuan sapi ini berasal dari APBD senilai Rp7,5 miliar, termasuk ongkos angkut dan biaya operasional lainnya,” katanya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, kemarin sore.
Nuryakin menyebut, total sapi bantuan Pemprov Kalteng sebanyak 355 ekor dan disebarkan ke seluruh kabupaten/kota di Kalteng. Bantuan yang paling banyak disalurkan ke Kabupaten Kotim sebanyak 63 ekor, sedangkan yang paling sedikit adalah Kabupaten Bartim, Lamandau, dan Gumas. (lihat table)
“Memang penyaluran ini tiap kabupaten/kota berbeda, menyesuaikan jumlah penduduk sesuai agama, tentu juga berkaitan dengan keberadaan masjid,” ujarnya.
