SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus berupaya untuk menangani permasalahan kasus stunting yang terjadi di 19 desa yang tersebar di wilayah Utara. Tingginya angka kasus stunting menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk menuntaskan masalah dan menurunkan angka kondisi gagal pertumbuhan tersebut.
“Kotim ditunjuk sebagai salah satu wilayah percontohan penanganan stunting oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kita akan fokus menangani permasalah tersebut,” kata Bupati Kotim H Halikinnor saat membuka kegiatan rembuk stunting di aula Kantor Bappelitbangda, Rabu (1/9).
Bupati mengatakan, saat ini angka stunting di Kotim masih cukup tinggi, yakni 48,58 persen. Adapun wilayah yang tinggi angka stunting yakni di bagian Utara. Tingginya angka kondisi gagal pertumubuhan diwilayah itu, disebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk. Letaknya yang secara geografis jauh dari perkotaan dan fasilitas kesehatan, kemudian tingkat pendidikan orangtua yang dinilai masih tertinggal.
“Yang menjadi fokus kami agar stunting dapat dicegah sejak dini atau dalam kandungan. Pada tahun 2019 dan 2020 Pemkab Kotim telah menunjuk 10 desa sebagai prioritas penanganan stunting,” kata Halikinnor.
Dikatakannya, penanganan masalah stunting yang dilakukannya membutuhkan keterlibatan semua pihak diharapkan zero stunting di Kotim benar-benar bisa terwujud. Namun, saat ini banyak program harus dilakukan terutama penuntasan stunting agar semuanya itu harus diselesaikan secara cepat agar pertumbuhan anak tidak mengalami masalah.
Dalam penanganan stunting, Pemkab Kotim bekerja sama dengan seluruh stakeholder, instansi vertikal, tokoh agama dan organisasi umum lainnya.“ Menangani stunting tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu proses, waktu, dan kontinuitas (berkelanjutan),serta tentunya kerjasama dari berbagai pihak,” terangnya. (sli/ans)
SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus berupaya untuk menangani permasalahan kasus stunting yang terjadi di 19 desa yang tersebar di wilayah Utara. Tingginya angka kasus stunting menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk menuntaskan masalah dan menurunkan angka kondisi gagal pertumbuhan tersebut.
“Kotim ditunjuk sebagai salah satu wilayah percontohan penanganan stunting oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kita akan fokus menangani permasalah tersebut,” kata Bupati Kotim H Halikinnor saat membuka kegiatan rembuk stunting di aula Kantor Bappelitbangda, Rabu (1/9).
Bupati mengatakan, saat ini angka stunting di Kotim masih cukup tinggi, yakni 48,58 persen. Adapun wilayah yang tinggi angka stunting yakni di bagian Utara. Tingginya angka kondisi gagal pertumubuhan diwilayah itu, disebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk. Letaknya yang secara geografis jauh dari perkotaan dan fasilitas kesehatan, kemudian tingkat pendidikan orangtua yang dinilai masih tertinggal.
“Yang menjadi fokus kami agar stunting dapat dicegah sejak dini atau dalam kandungan. Pada tahun 2019 dan 2020 Pemkab Kotim telah menunjuk 10 desa sebagai prioritas penanganan stunting,” kata Halikinnor.
Dikatakannya, penanganan masalah stunting yang dilakukannya membutuhkan keterlibatan semua pihak diharapkan zero stunting di Kotim benar-benar bisa terwujud. Namun, saat ini banyak program harus dilakukan terutama penuntasan stunting agar semuanya itu harus diselesaikan secara cepat agar pertumbuhan anak tidak mengalami masalah.
Dalam penanganan stunting, Pemkab Kotim bekerja sama dengan seluruh stakeholder, instansi vertikal, tokoh agama dan organisasi umum lainnya.“ Menangani stunting tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu proses, waktu, dan kontinuitas (berkelanjutan),serta tentunya kerjasama dari berbagai pihak,” terangnya. (sli/ans)
