Jumat, November 22, 2024
24.6 C
Palangkaraya

Kayu Sitaan Pemprov Sebaiknya Dilelang

Usulan Anggota DPRD Kalteng

PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah Henry M Yoseph mengapresiasi langkah tegas pemerintah provinsi (pemprov) yang menyegel ribuan kayu logs diduga ilegal, Senin (6/9) lalu.

Legilator yang membidangi perekonomian dan sumber daya alam (SDA) ini menyarankan, agar kayu-kayu yang telah disita oleh pemprov tersebut, dapat segera dilelang untuk menambah pemasukan daerah.

“Kami sarankan, kayu-kayu yang telah disita, dilakukan pelelangan, hitung-hitung untuk menambah pemasukan daerah. Selain itu, proses pelelangan juga jangan terlalu lama. Ditakutkan kayu-kayu tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi,” katanya, Selasa (7/9).

Politikus Fraksi Partai NasDem DPRD Kalteng ini meminta kepada para petugas serta stakeholder terkait, untuk meningkatkan kembali pengawasan di lapangan, mencegah banyaknya kayu logs keluar Kalteng tanpa izin.

Baca Juga :  Sambut Positif PTM Terbatas di Kalteng

“Permasalahan ini bisa saja terjadi di daerah lain. Maka dari itu, kami minta, setiap jalur angkutan melewati pintu keluar masuk Kalteng, baik itu jalur darat maupun sungai agar diperketat,” tegasnya.

Mantan ketua DPRD Murung Raya Ini menilai, illeggal logging terjadi karena masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait. Untuk itu, ia meminta pengawasan ditingkatkan, agar SDA yang ada tidak habis dikeruk oleh para investor yang tidak bertanggung jawab terhadap daerah sekitarnya.

Henry pun sepakat, tidak dikeluarkannya perizinan HPH oleh pemerintah pusat, jika tidak ada koordinasi sebelumnya dengan pemprov ataupun pemkab yang lebih mengenali kawasan lingkungannya.

“Pasalnya, jika pemerintah pusat memberikan perizinan, keuntungan hanya akan dinikmati oleh pemerintah pusat. Sedangkan hasil bagi masyarakat dan daerah sangat minim. Bahkan merasakan dampaknya. Seperti banjir yang terjadi saat ini. Tentunya juga karena banyak kawasan hutan yang gundul. Sehingga resapan air menjadi sangat kurang,” ungkap wakil rakyat DAS Barito ini.

Baca Juga :  Hanya 25 Persen ASN yang Kerja di Kantor

Henry juga menyarankan agar pemerintah beserta stakeholder terkait melakukan pemulihan besar-besaran kawasan hutan dengan reboisasi pada kawasan lahan terlantar atau gundul.

“Dengan adanya pemulihan besar-besaran, diharapkan Kalteng dapat kembali menjadi paru-paru dunia, memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan adanya keseimbangan alam,” pungkasnya. (pra/ens)

Usulan Anggota DPRD Kalteng

PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah Henry M Yoseph mengapresiasi langkah tegas pemerintah provinsi (pemprov) yang menyegel ribuan kayu logs diduga ilegal, Senin (6/9) lalu.

Legilator yang membidangi perekonomian dan sumber daya alam (SDA) ini menyarankan, agar kayu-kayu yang telah disita oleh pemprov tersebut, dapat segera dilelang untuk menambah pemasukan daerah.

“Kami sarankan, kayu-kayu yang telah disita, dilakukan pelelangan, hitung-hitung untuk menambah pemasukan daerah. Selain itu, proses pelelangan juga jangan terlalu lama. Ditakutkan kayu-kayu tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi,” katanya, Selasa (7/9).

Politikus Fraksi Partai NasDem DPRD Kalteng ini meminta kepada para petugas serta stakeholder terkait, untuk meningkatkan kembali pengawasan di lapangan, mencegah banyaknya kayu logs keluar Kalteng tanpa izin.

Baca Juga :  Sambut Positif PTM Terbatas di Kalteng

“Permasalahan ini bisa saja terjadi di daerah lain. Maka dari itu, kami minta, setiap jalur angkutan melewati pintu keluar masuk Kalteng, baik itu jalur darat maupun sungai agar diperketat,” tegasnya.

Mantan ketua DPRD Murung Raya Ini menilai, illeggal logging terjadi karena masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait. Untuk itu, ia meminta pengawasan ditingkatkan, agar SDA yang ada tidak habis dikeruk oleh para investor yang tidak bertanggung jawab terhadap daerah sekitarnya.

Henry pun sepakat, tidak dikeluarkannya perizinan HPH oleh pemerintah pusat, jika tidak ada koordinasi sebelumnya dengan pemprov ataupun pemkab yang lebih mengenali kawasan lingkungannya.

“Pasalnya, jika pemerintah pusat memberikan perizinan, keuntungan hanya akan dinikmati oleh pemerintah pusat. Sedangkan hasil bagi masyarakat dan daerah sangat minim. Bahkan merasakan dampaknya. Seperti banjir yang terjadi saat ini. Tentunya juga karena banyak kawasan hutan yang gundul. Sehingga resapan air menjadi sangat kurang,” ungkap wakil rakyat DAS Barito ini.

Baca Juga :  Hanya 25 Persen ASN yang Kerja di Kantor

Henry juga menyarankan agar pemerintah beserta stakeholder terkait melakukan pemulihan besar-besaran kawasan hutan dengan reboisasi pada kawasan lahan terlantar atau gundul.

“Dengan adanya pemulihan besar-besaran, diharapkan Kalteng dapat kembali menjadi paru-paru dunia, memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan adanya keseimbangan alam,” pungkasnya. (pra/ens)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/