SAMPIT– Saat ini sejumlah barang kebutuhan pokok (bapok) mulai naik. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diminta melakukan upaya-upaya nyata di lapangan untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok agar tidak sampai membebani masyarakat.
“Saat ini kebutuhan pokok mulai naik. Saya mendapat keluhan langsung dari masyarakat yang berbelanja di pasar tentang kenaikan harga tersebut, maka kami meminta adanya langkah nyata di lapangan oleh pihak pemerintah kabupaten,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotim Hj Darmawati saat dikonfirmasi, Senin (8/2).
Dirinya juga meminta pemerintah daerah melalui intansi terkait melakukan pemantau dan melakukan upaya untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar. Selain itu pemkab juga diminta mengawasi pasokan dan ketersediaan stok pendistribusian kepada konsumen.
“Kalau ada indikasi akan terjadi kenaikan harga maka bisa segera diketahui penyebabnya sehingga kenaikan tinggi bisa dicegah, maka dari itu komunikasi harus dijalin dengan baik oleh pemerintah daerah dengan pelaku usaha. Khususnya agen-agen besar yang mendatangkan barang kebutuhan ke daerah ini,” ucap Darmawati.
Politikus Partai Golkar ini juga mengatakan, dengan adanya komunikasi pihak pemerintah dan pelaku usaha sehingga bisa diketahui kondisi stok, kendala pasokan dan distribusi, agar dapat dicarikan solusinya jangan sampai memicu kenaikan harga.
“Pengawasan ini penting karena sebagian kebutuhan di daerah kita masih didatangkan dari luar daerah, dikarenakan di daerah kita masih rendahnya produksi pertanian lokal, bahkan ada beberapa jenis komoditas tertentu yang memang belum dihasilkan oleh para petani lokal,” sampainya.
Ia juga mengatakan komoditas yang masih mengandalkan pasokan dari luar daerah seperti ayam potong kita masih mengandalkan pasokan dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Sehingga para pedagang terpaksa menyesuaikan harga jual kepada pembeli karena harga di tingkat agen sudah tinggi.
“Kalau pasokan lancar dan stoknya juga terjaga, maka harganya juga akan stabil, dan para pedagang tidak mungkin menaikkan harga tinggi karena bisa tidak laku, hal ini yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah,” tutupnya.(bah/uni/pk)
