MUARA TEWEH-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Kabupaten Barito Utara (Batara) melalui juru bicaranya, Suhendra menyampaikan pendapat akhir fraksi tersebut terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) tahun 2021.
Menurut Suhendra, fraksinya meminta agar pokok-pokok pikiran dewan dan dana aspirasi yang tidak bisa dianggarkan di perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2021 agar bisa menjadi perhatian dan prioritas oleh pemerintah daerah pada penyusunan APBD murni 2022.
“Mengingat waktu untuk menyelesaikan program kegiatan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 sangat pendek, agar program kegiatan yang diperkirakan tidak mungkin terkejar penyelesaiannya, hendaknya dipending terlebih dahulu. Jangan paksakan, sebab akan mengakibatkan penyelesaian program kegiatan tersebut tidak tepat waktu,” kata Suhendra, baru-baru ini.
Selain itu, Fraksi PKB meminta agar eksekutif dapat merealisasikan target pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi kesepakatan bersama. Sebab, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 ini mempunyai nilai strategis pada situasi darurat. Penyerapan anggaran harus bisa memberikan efek positif dalam rangka menggerakan pembangunan daerah dan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi rakyat.
“Fraksi PKB mendorong agar program prioritas yang dialokasikan melalui tiga program prioritas, diantaranya penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi daerah dan penyediaan jaring pengaman sosial bisa segera dipercepat dan dilakukan kerja efektif dan efi sien untuk membantu orang kecil,” tegasnya. Suhendra menyampaikan agar rekening belanja daerah yang tidak sesuai dengan tema RKPD tahun 2021 dipres lagi. Menurut dia, lebih baik mempercepat pemulihan ekonomi dan penguatan sumber daya manusia (SDM). (adl/ens)
MUARA TEWEH-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Kabupaten Barito Utara (Batara) melalui juru bicaranya, Suhendra menyampaikan pendapat akhir fraksi tersebut terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) tahun 2021.
Menurut Suhendra, fraksinya meminta agar pokok-pokok pikiran dewan dan dana aspirasi yang tidak bisa dianggarkan di perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2021 agar bisa menjadi perhatian dan prioritas oleh pemerintah daerah pada penyusunan APBD murni 2022.
“Mengingat waktu untuk menyelesaikan program kegiatan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 sangat pendek, agar program kegiatan yang diperkirakan tidak mungkin terkejar penyelesaiannya, hendaknya dipending terlebih dahulu. Jangan paksakan, sebab akan mengakibatkan penyelesaian program kegiatan tersebut tidak tepat waktu,” kata Suhendra, baru-baru ini.
Selain itu, Fraksi PKB meminta agar eksekutif dapat merealisasikan target pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi kesepakatan bersama. Sebab, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 ini mempunyai nilai strategis pada situasi darurat. Penyerapan anggaran harus bisa memberikan efek positif dalam rangka menggerakan pembangunan daerah dan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi rakyat.
“Fraksi PKB mendorong agar program prioritas yang dialokasikan melalui tiga program prioritas, diantaranya penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi daerah dan penyediaan jaring pengaman sosial bisa segera dipercepat dan dilakukan kerja efektif dan efi sien untuk membantu orang kecil,” tegasnya. Suhendra menyampaikan agar rekening belanja daerah yang tidak sesuai dengan tema RKPD tahun 2021 dipres lagi. Menurut dia, lebih baik mempercepat pemulihan ekonomi dan penguatan sumber daya manusia (SDM). (adl/ens)
