PALANGKA RAYA-Usai meninjau lokasi banjir dan posko pengungsian di Kota Palangka Raya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini langsung melaksanakan rapat koordinasi (rakor) tindak lanjut terhadap arahannya berkenaan pendirian lumbung sosial di beberapa wilayah yang rawan terdampak bencana banjir.
Usai rapat bersama Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo, Wakapolda Kalteng Ida Oetari, dan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin di Hotel Bahalap, Kamis (25/11), Risma menyampaikan bahwa masyarakat yang terdampak banjir tidak hanya memerlukan makanan, tapi juga kebutuhan lain untuk keberlangsungan aktivitas. Karena itu, selain memerlukan lumbung pangan, masyarakat juga memerlukan lumbung sosial.
“Misal saja di beberapa tempat yang terdampak banjir, masyarakat juga memerlukan listrik,” katanya kepada awak media.
Diungkapkan Risma, lumbung sosial ini akan didirikan berdasarkan mapping daerah tiap klaster perumahan. Tidak ada hubungannya dengan administrasi, karena medannya sangat berbeda antara di Pulau Jawa dan Kalimantan. Dengan demikian, persiapannya nanti ada bufferstock, genset, penjernih air, pemper, dan lainnya.
“Lokasi lumbung sosial ini akan dipilih sendiri oleh daerah, tergantung geografisnya,” ungkapnya, kemarin.
Lebih lanjut dijelaskannya, tidak ada batasan minimal atau maksimal lumbung pangan yang didirikan, karena tergantung dari geografis. Pasalnya, lumbung sosial ini akan didirikan di empat daerah, yakni Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur (Kotim), dan Pulang Pisau (Pulpis).
“Empat kabupaten/kota ini rutin terdampak banjir, kabupaten lain nanti bufferstock ada di provinsi dan ada di daerah,”
Sedangkan, untuk daerah yang memang rawan terdampak bencana banjir, perlu ada persiapan rutin. Untuk daerah yang tiba-tiba terjadi banjir, akan disedikan oleh daerah.
“Target operasional lumbung sosial ini secepatnya, tergantung daerah bagaimana, tapi maksimal satu minggu ke depan (data) sudah sampai ke saya,” tegasnya.
