PULANG PISAU-Program food estate di kabupaten Pulang Pisau telah mulai berjalan tahun lalu. Namun pada masa tanam Oktober-Maret (Okmar) petani mengalami kendala terkait ketersediaan pupuk.
Kepala Dinas Pertanian Pulang Pisau, Slamet Untung Rianto tidak menampik hal itu. “Program food estate semua sarana dan prasarana dihendel pemerintah pusat. Baik pupuk, kapur maupun benih padi,” kata Slamet saat dibincangi wartawan di ruang kerjanya, Senin (22/2) siang.
Slamet mengungkapkan, penyaluran pupuk NPK maupun urea juga ditangani pusat. “Karena dalam pengadaan itu ada proses, sehingga ada keterlambatan. Semestinya saat musim tanam dan petani akan melakukan pemupukan, pupuk itu sudah tersedia,” ucapnya.
Slamet mengaku, untuk musim tanam Okmar lalu memang terjadi keterlambatan. “Pemerintah pusat juga mengakui keterlambatan distribusi akibat proses. Kami juga menginginkan ke depan tidak terjadi lagi keterlambatan penyaluran pupuk,” harap dia.
Slamet mengaku, pupuk yang disalurkan pemerintah pusat itu merupakan pupuk nonsubsidi. “Sehingga saat kami akan menyalurkan pupuk subsidi ke kios tidak bisa. Karena sudah dapat bantuan pupuk nonsubsisi. Jadinya tumpang tindih,” ucapnya.
Berapa kebutuhan pupuk di kabupaten Pulang Pisau untuk sekali musim tanam? Slamet mengaku belum bisa memastikan. Dia mengaku, saat ini pihaknya tengah menyusun calon petani dan calon lokasi (CPCL) dan sebagainya.
“Jadi kami belum bisa memberikan data untuk kebutuhan pupuk 2021 sekian luasnya. Ini sangat dinamis. Yang jelas kami berharap kelangkaan pupuk jangan terjadi lagi,” harap dia.
Slamet mengaku, dalam penyusunan CPCL pihaknya sudah membuat skedul atau jadwal. “Sehingga setiap tahapan itu bisa terlaksana dengan baik. Saat pemupukan, pupuk sudah ada. Karena sudah kami buat skedulnya,” kata Slamet. (art/pk)
