KASONGAN-Wacana Pemerintah Pusat untuk menghapus seluruh tenaga honorer maupun Tenaga Harian Lepas (THL), mendapat tanggapan dari Bupati Katingan Sakariyas. Dia mengaku, Pemkab Katingan prihatin jika tenaga honor yang ada saat ini harus dihapus.
“Inikan bukan dari keinginan kita. Sebenarnya keberadaan tenaga honorer atau THL ini memang sangat kita butuhkan,” kata Bupati Katingan Sakariyas kepada sejumlah wartawan usai melantik dua orang pejabat, Kamis (27/1).
Di sisi lain lanjut Bupati, jika wacana itu benar diberlakukan, tentu akan menghilangkan pendapatan tenaga honor maupun THL itu sendiri.
“Selama ini mereka menggantungkan hidupnya dari pekerjaan tersebut. Termasuk bagi keluarganya. Saya terus terang, secara pribadi tidak tega. Kita bisa lihat mereka selama ini kerja begitu semangat sekali,” ucapnya.
Hingga saat ini, ungkap Sakariyas, memang belum ada pemberitahuan secara resmi dari Pemerintah Pusat terkait wacana penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 mendatang.
“Jadi belum ada pemberitahuan. Mudah-mudahan saja itu hanya sekedar wacana. Tidak diberlakukan untuk menghapus tenaga honorer,” tuturnya.
Meski demikian, dia mengingatkan untuk sekolah-sekolah yang ada di Katingan, untuk tidak melakukan pengangkatan baru tenaga honorer yang di gaji melalui dana BOS.
Sebab menurutnya, gaji yang diterima tidak seberapa tiap bulannya. “Kasihan. Paling dibayar cuma 400 ribu sebulan. Jangan ada pengangkatan lagi,” tandasnya. (eri/art/ko)
KASONGAN-Wacana Pemerintah Pusat untuk menghapus seluruh tenaga honorer maupun Tenaga Harian Lepas (THL), mendapat tanggapan dari Bupati Katingan Sakariyas. Dia mengaku, Pemkab Katingan prihatin jika tenaga honor yang ada saat ini harus dihapus.
“Inikan bukan dari keinginan kita. Sebenarnya keberadaan tenaga honorer atau THL ini memang sangat kita butuhkan,” kata Bupati Katingan Sakariyas kepada sejumlah wartawan usai melantik dua orang pejabat, Kamis (27/1).
Di sisi lain lanjut Bupati, jika wacana itu benar diberlakukan, tentu akan menghilangkan pendapatan tenaga honor maupun THL itu sendiri.
“Selama ini mereka menggantungkan hidupnya dari pekerjaan tersebut. Termasuk bagi keluarganya. Saya terus terang, secara pribadi tidak tega. Kita bisa lihat mereka selama ini kerja begitu semangat sekali,” ucapnya.
Hingga saat ini, ungkap Sakariyas, memang belum ada pemberitahuan secara resmi dari Pemerintah Pusat terkait wacana penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 mendatang.
“Jadi belum ada pemberitahuan. Mudah-mudahan saja itu hanya sekedar wacana. Tidak diberlakukan untuk menghapus tenaga honorer,” tuturnya.
Meski demikian, dia mengingatkan untuk sekolah-sekolah yang ada di Katingan, untuk tidak melakukan pengangkatan baru tenaga honorer yang di gaji melalui dana BOS.
Sebab menurutnya, gaji yang diterima tidak seberapa tiap bulannya. “Kasihan. Paling dibayar cuma 400 ribu sebulan. Jangan ada pengangkatan lagi,” tandasnya. (eri/art/ko)
