Dorong Kerja Sama Pelaku Ekonomi dan Kekuatan Birokrasi di Kalteng
PALANGKA RAYA – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah Kaspinoor mengatakan, bahwa Kalteng memiliki sumber daya manusia (SDM) yang melimpah. Namun pertumbuhan cenderung melambat jika dibandingkan dengan daerah lainnya.
“Maka berdasarkan Rahma dan instruksi Gubernur H Sugianto Sabran untuk mendorong kerja sama pelaku ekonomi dan kekuatan birokrasi di Bumi Tambun Bungai,” kata Kaspinoor di Aula Jayang Tingang (AJT), Senin (21/2).
Gubernur mendorong agar semua pihak memulai lagi berpartisipasi dan bergotong-royong baik dari sisi pelaku ekonomi, termasuk kekuatan birokrasi yang ada di Kalteng.
Hasil kompilasi dari tim Kalteng berkah, ada beberapa acatatan penting yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah peningkatan SDM yang inklusif, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Berkenaan dengan tata kelola sumber daya alam, lingkungan dan infrastruktur yang terpadu dan berkelanjutan, serta mewujudkan perekonomian dan investasi Kalteng yang inovatif, kreatif, berkembang dan berdaya saing,” terangnya.
Selain itu, tata kelolah pemerintahan yang efisien, evektif dan adil. Karena saat ini, rendahnya partisipasi swasta dan perusahaan besar dalam kontribusi pembangunan daerah.
“Kendala yang dialami adalah belum optimalnya tata kelolah sumber daya manusia aparatur. Karena bapak gubernur ingin mengarahkan birokrasi yang maju, moderen dan mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan, khususnya ekonomi dunia,” tambahnya.
Selain itu, belum optimalnya analisis dan pengelolaan data potensi daerah. Bapeda sudah berupaya untuk menjadikan satu data sebagai kekuatan yang akan dianalisis bersama. Bel optimalnya sinkronisasi regulasi perizinan antara kewenangan pusat dan daerah. Ini yang masih menjadi kendala hingga saat ini.
“Termasuk tata ruang wilayah kabupaten, provinsi, sehingga menghambat mengambil keputusan oleh kepala daerah. Sementara kepala daerah adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah,” imbuhnya.
Selanjutnya belum optimalnya tata kelola anggaran dan aset daerah berbasis kinerja untuk menghasilkan pendapatan daerah. Ini yang juga dirasakan selama ini, dimana dengan APBD yang relatif kecil dan biaya operasiasih tinggi.
“Maka bapak gubernur juga menekan untuk efisiensi biaya operasi yang ada di APBD,” ungkap pria yang pernah menjabat kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalteng tersebut.
Selanjutnya, lemahnya koordinasi yang terjadi karena ego sektoral daerah dan instansi vertikal. Hal ini sangat dirasakan dalam koordinasi dengan pemerintah pusat, kabupaten kota hingga ke pedesaan.
“Ini perlu diambil jalan keluarnya. Apa yang disarankan agar membangun Kalteng dengan hati yang tulus dan ikhlas, maka dengan cara bergotong royong bisa membangkitkan Kalteng semakin berkah,” tegasnya.
Rekomendasi yang disampaikan tim Kalteng berkah adalah melaksanakan manajemen berbasis kinerja kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten secara konsisten. Menerapkan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, pengendalian, dan evaluasi e-goverment secara konsisten dan terintegrasi. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dan kecamatan dalam pengembangan keunggulan desa.
“Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa, kecamatan dan dinas dalam menguasai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen sumber daya alam, infrastruktur dan keuangan yang diperlukan untuk kemitraan dengan wilayah IKN,” lanjutnya. (nue/ens/ko)
