Jumat, November 22, 2024
31.2 C
Palangkaraya

Tanggapi Aksi 11 April, Ketua Fordayak Berharap Jalan Dialog Ketimbang Demo

PALANGKA RAYA- Para mahasiswa akan menyampaikan aspirasi terkait isu-isu sosial, ekonomi dan politik. Meliputi, kenaikan harga kebutuhan pokok, bahan bakar minyak dan isu masa jabatan Presiden menjadi 3 periode serta penundaan pemilu. Aksi itupun mendapat sorotan dari sejumlah tokoh agama, masyarakat dan politik di Kalteng. Rencana aksi unjuk rasa sendiri akan digelar Senin (11/4).

Ketua Forum Pemuda Dayak  (Fordayak) Kalteng, Bambang Irawan mengatakan, banyak cara yang bisa ditempuh untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Salah satu cara yang disarankan adalah dengan membuka ruang dialog baik dengan pihak pihak pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

“Lebih tepat jika mahasiswa melakukan diskusi  publik, membahas dan berdialog secara intelektual terhadap berbagai masalah tersebut,”katanya.

Baca Juga :  Korban Gantung Diri Diduga Depresi

Menurut tokoh adat Dayak Kalteng ini, terkait isu Jokowi ingin menjabat sebagai Presiden selama tiga periode, hal tersebut masih terlalu dini untuk disikapi dengan cara harus melakukan demonstrasi. Karena menurutnya, sampai saat ini secara proses konstitusi pun hal itu sama sekali belum berjalan.

“Jadi menurut saya , mahasiswa tidak perlu demo karena konstitusi (terkait masa jabatan Presiden) saja masih belum berubahkan,” kata Bambang menyampaikan pendapatnya terkait hal tersebut.

Sedangkan terkait adanya wacana penundaan pemilu serentak di tahun 2024, Bambang berpendapat pelaksanaan pemilu tetap harus dilaksanakan sesuai jadwal.
Ini dikarenakan di tahun 2024 banyak pejabat kepala daerah khususnya di Kalteng yang sudah berakhir masa jabatannya. Terutama sekali pejabat kepala daerah  yang jabatan nya sudah berakhir di tahun 2022-2023.

Baca Juga :  Buruh Sawit Demo PT HPIP

Sedangkan berkaitan dengan isu kenaikan BBM Pertamax, Bambang sendiri menilai bahwa dengan adanya kenaikan harga BBM hanya untuk jenis Pertamax saja, dia menilai kebijakan itu masih cukup baik.

Karena menurutnya , terkait  penyaluran  berbagai jenis BBM bersubsidi, khusus nya di wilayah Kalteng sendiri, diakuinya masih banyak yang tidak tepat penyalurannya.

“Banyak yang disalahgunakan sehingga hanya menguntungkan bagi oknum atau beberapa orang saja,” ujarnya lagi.

Sehingga menurut Bambang lagi, mahasiswa di Kalteng tidak perlu untuk sampai ikut melakukan aksi demonstrasi untuk menyikapi berbagai permasalahan tersebut. Dia menyarankan jalan  dialog dan komunikasi harus lebih diutamakan.(ko)

PALANGKA RAYA- Para mahasiswa akan menyampaikan aspirasi terkait isu-isu sosial, ekonomi dan politik. Meliputi, kenaikan harga kebutuhan pokok, bahan bakar minyak dan isu masa jabatan Presiden menjadi 3 periode serta penundaan pemilu. Aksi itupun mendapat sorotan dari sejumlah tokoh agama, masyarakat dan politik di Kalteng. Rencana aksi unjuk rasa sendiri akan digelar Senin (11/4).

Ketua Forum Pemuda Dayak  (Fordayak) Kalteng, Bambang Irawan mengatakan, banyak cara yang bisa ditempuh untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Salah satu cara yang disarankan adalah dengan membuka ruang dialog baik dengan pihak pihak pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

“Lebih tepat jika mahasiswa melakukan diskusi  publik, membahas dan berdialog secara intelektual terhadap berbagai masalah tersebut,”katanya.

Baca Juga :  Korban Gantung Diri Diduga Depresi

Menurut tokoh adat Dayak Kalteng ini, terkait isu Jokowi ingin menjabat sebagai Presiden selama tiga periode, hal tersebut masih terlalu dini untuk disikapi dengan cara harus melakukan demonstrasi. Karena menurutnya, sampai saat ini secara proses konstitusi pun hal itu sama sekali belum berjalan.

“Jadi menurut saya , mahasiswa tidak perlu demo karena konstitusi (terkait masa jabatan Presiden) saja masih belum berubahkan,” kata Bambang menyampaikan pendapatnya terkait hal tersebut.

Sedangkan terkait adanya wacana penundaan pemilu serentak di tahun 2024, Bambang berpendapat pelaksanaan pemilu tetap harus dilaksanakan sesuai jadwal.
Ini dikarenakan di tahun 2024 banyak pejabat kepala daerah khususnya di Kalteng yang sudah berakhir masa jabatannya. Terutama sekali pejabat kepala daerah  yang jabatan nya sudah berakhir di tahun 2022-2023.

Baca Juga :  Buruh Sawit Demo PT HPIP

Sedangkan berkaitan dengan isu kenaikan BBM Pertamax, Bambang sendiri menilai bahwa dengan adanya kenaikan harga BBM hanya untuk jenis Pertamax saja, dia menilai kebijakan itu masih cukup baik.

Karena menurutnya , terkait  penyaluran  berbagai jenis BBM bersubsidi, khusus nya di wilayah Kalteng sendiri, diakuinya masih banyak yang tidak tepat penyalurannya.

“Banyak yang disalahgunakan sehingga hanya menguntungkan bagi oknum atau beberapa orang saja,” ujarnya lagi.

Sehingga menurut Bambang lagi, mahasiswa di Kalteng tidak perlu untuk sampai ikut melakukan aksi demonstrasi untuk menyikapi berbagai permasalahan tersebut. Dia menyarankan jalan  dialog dan komunikasi harus lebih diutamakan.(ko)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/