SAMPIT- Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), H Abdul Kadir meminta agar data penerima bantuan sosial (Bansos) harus diperbaiki, karena data yang ada saat ini banyak dianggap tidak akurat dan cenderung tidak tepat sasaran.
“Banyak permasalahan dan persoalan di dalam data penerima bantuan dari pemerintah, dan data itu harus dibenahi karena tidak update lagi, dan banyak data penerima seperti BLT tidak sinkron. Masyarakat mengeluh karena banyak yang tidak dapat bantuan,” kata Abdul Kadir, Rabu (25/5).
Menurutnya saat reses beberapa waktu lalu, pihaknya mendapat keluhan yang sama yaitu adanya warga yang tidak mampu tidak mendapatkan bantuan pemerintah, maka dari itu pihak pemerintah Kabupaten Kotim harus melakukan pendataan ulang terhadap warga yang benar-benar tidak mampu.
“Kami berharap ini menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten agar tidak ada warga yang terlewat, maka perbaiki data agar benar-benar valid dan harus sesuai kondisi di lapangan,” ujar Abdul Kadir.
Politisi Partai Golkar ini juga menyampikan dengan data yang tidak akurat itu justru menimbulkan masalah dan persoalan baru di tengah masyarakat nantinya.dan masalah itu juga menjadi penyebab kecemburuan sosial. Sebab mereka yang betul-betul miskin seharusnya jadi sasaran, justru tidak mendapatkan bantuan.
“Ini dapat menjadi pelajaran pemerintah daerah, agar menyiapkan data yang akurat dan tidak mengacu ke data-data lama, dan melakukan kembali pendataan melalui pihak RT karena merekalah yang mengetahui keadaan dan kondisi warganya,” tutupnya.(bah)
SAMPIT- Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), H Abdul Kadir meminta agar data penerima bantuan sosial (Bansos) harus diperbaiki, karena data yang ada saat ini banyak dianggap tidak akurat dan cenderung tidak tepat sasaran.
“Banyak permasalahan dan persoalan di dalam data penerima bantuan dari pemerintah, dan data itu harus dibenahi karena tidak update lagi, dan banyak data penerima seperti BLT tidak sinkron. Masyarakat mengeluh karena banyak yang tidak dapat bantuan,” kata Abdul Kadir, Rabu (25/5).
Menurutnya saat reses beberapa waktu lalu, pihaknya mendapat keluhan yang sama yaitu adanya warga yang tidak mampu tidak mendapatkan bantuan pemerintah, maka dari itu pihak pemerintah Kabupaten Kotim harus melakukan pendataan ulang terhadap warga yang benar-benar tidak mampu.
“Kami berharap ini menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten agar tidak ada warga yang terlewat, maka perbaiki data agar benar-benar valid dan harus sesuai kondisi di lapangan,” ujar Abdul Kadir.
Politisi Partai Golkar ini juga menyampikan dengan data yang tidak akurat itu justru menimbulkan masalah dan persoalan baru di tengah masyarakat nantinya.dan masalah itu juga menjadi penyebab kecemburuan sosial. Sebab mereka yang betul-betul miskin seharusnya jadi sasaran, justru tidak mendapatkan bantuan.
“Ini dapat menjadi pelajaran pemerintah daerah, agar menyiapkan data yang akurat dan tidak mengacu ke data-data lama, dan melakukan kembali pendataan melalui pihak RT karena merekalah yang mengetahui keadaan dan kondisi warganya,” tutupnya.(bah)
