SAMPIT-Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun ST mengingatkan kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) harus pandai mengatur anggaran menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024 nanti.
“Kami minta tim anggaran pemerintah daerah harus pandai mengatur anggaran menjelang pemilihan kepala daerah, mengingat persiapan pemilu pilkada tahun 2024 harus dipersiapkan secara matang dari sejak awal, termasuk masalah kesiapan anggarannya,” kata Rimbun, Senin (30/5).
Menurutnya semuanya harus lebih awal supaya masalah anggaran tidak sampai jadi kendala. Selain pilkada, juga ada pemilu legislatif dan pemilihan presiden.maka dari itu tim harus memilah mana yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan mana yang bisa dibantu pemerintah provinsi dan pusat.
“Berdasarkan rapat awal Komisi I dengan KPU dan instansi terkait, kebutuhan anggaran pemilu 2024 meningkat dibanding pemilu 2019. Salah satunya disebabkan dinaikkannya insentif petugas ad hoc pelaksana pemilu, maka kami mewanti-wanti masalah anggaran ini benar-benar menjadi perhatian,” ujar Rimbun.
Politisi Partai PDI Perjuangan ini juga berharap nantinya jangan sampai muncul masalah terkait ketersediaan anggaran pemilu serentak 2024 nanti, seharusnya anggarannya sudah ada karena tahapan mulai berjalan.
“Anggaran diupayakan di APBD Perubahan, tapi lebih baik mulai sekarang supaya tidak mengganggu agenda KPU dalam persiapan dan tahapan, dan juga nantinya tidak mengorbankan program pembangunan sebagaimana yang sudah dijanjikan pasangan Harati,” tutupnya.(bah/ko)
SAMPIT-Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun ST mengingatkan kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) harus pandai mengatur anggaran menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024 nanti.
“Kami minta tim anggaran pemerintah daerah harus pandai mengatur anggaran menjelang pemilihan kepala daerah, mengingat persiapan pemilu pilkada tahun 2024 harus dipersiapkan secara matang dari sejak awal, termasuk masalah kesiapan anggarannya,” kata Rimbun, Senin (30/5).
Menurutnya semuanya harus lebih awal supaya masalah anggaran tidak sampai jadi kendala. Selain pilkada, juga ada pemilu legislatif dan pemilihan presiden.maka dari itu tim harus memilah mana yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan mana yang bisa dibantu pemerintah provinsi dan pusat.
“Berdasarkan rapat awal Komisi I dengan KPU dan instansi terkait, kebutuhan anggaran pemilu 2024 meningkat dibanding pemilu 2019. Salah satunya disebabkan dinaikkannya insentif petugas ad hoc pelaksana pemilu, maka kami mewanti-wanti masalah anggaran ini benar-benar menjadi perhatian,” ujar Rimbun.
Politisi Partai PDI Perjuangan ini juga berharap nantinya jangan sampai muncul masalah terkait ketersediaan anggaran pemilu serentak 2024 nanti, seharusnya anggarannya sudah ada karena tahapan mulai berjalan.
“Anggaran diupayakan di APBD Perubahan, tapi lebih baik mulai sekarang supaya tidak mengganggu agenda KPU dalam persiapan dan tahapan, dan juga nantinya tidak mengorbankan program pembangunan sebagaimana yang sudah dijanjikan pasangan Harati,” tutupnya.(bah/ko)
